Sejak Ramadhan Jarang Nongol di Gondangdia

RMOL. Andriyanto duduk termenung di meja resepsionis di Sekretariat Nasional Demokrat (Nasdem) yang berada di Jalan RP Soeroso Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, Kamis siang (11/8).

Tidak berapa lama, pria ber­badan tegap ini berdiri dan me­langkah menuju kursi di ruang lobby untuk mengusir jenuh. Tak banyak yang dikerjakan petugas keamanan itu.

Suasana sekretariat Nasdem tampak sepi. Menurut Andri­yan­to, para pengurus ormas tak ada yang nongol pada tengah hari. “Biasanya, pengurus datang sore hari menjelang berbuka.”

Kemarin merupakan hari ter­akhir bagi kader Golkar yang ber­gabung di Nasdem untuk me­nen­tukan pilihan: mundur dari ormas yang didirikan Surya Paloh itu atau dipecat dari partai beringin.

Lewat surat edaran nomor SE-2/Golkar/VII/2011, Dewan Pim­pinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengultimatum kader Golkar untuk keluar dari Nasdem. Paling lambat 11 Agustus 2011.

Berdasarkan situs www.nasio­nal­­demokrat.org, situs resmi Nasdem, ada beberapa anggota Frak­si Partai Golkar DPR yang duduk di kepengurusan ormas itu.

Mereka yakni Enggartiasto Lukita dan Jeffrie Geovanie, Sa­yed Fuad Zakaria, Meutya Hafid dan Edison Betaubun.

Sebenarnya pendiri sekaligus Ketua Umum Nasdem Surya Paloh maupun Sekjen Syamsul Muarif merupakan orang Golkar. Begitu pula Ferry Mursidan Baldan, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Nasdem.

Sejak keluarnya ultimatum itu, kader Golkar yang duduk di ke­pengurusan Nasdem jarang no­ngol di sekretariat. “Meutya Ha­fid dan Jeffrie Geovanie malah ti­dak pernah ke sini sejak awal pua­sa lalu,” ung­kap Andriyanto.     Bagaimana dengan Syamsul Muarif? Andriyanto menginfor­ma­sikan bekas ketua OKK Partai Golkar itu sudah hampir sebulan tak pernah nongol. Kabarnya, dia sakit dan sedang menjalani pe­ngobatan di Singapura.

Hanya Surya Paloh yang masih rajin datang ke sekretariat. Sek­retariat Nasdem menempati ge­dung enam lantai di Gondangdia, Jakarta Pusat. Gerbang masuk terletak di sebelah kiri. Gerbang selebar tiga meter dibuka.

Halaman parkirnya cukup luas dan dilapisi aspal. Tujuh mobil parkir berjejer di situ. Salah satu­nya, Toyota Alphard Vellfire hi­tam. Tapi, menurut Andriyanto, mobil itu bukan milik pengurus Nasdem. Melainkan kendaraan milik pimpinan perusahaan yang berkantor di sebelah kiri Sek­retariat Nasdem.

Mendekati gedung sekretariat ter­­­lihat tulisan “Prioritas” di din­­ding bagian depan. Prioritas me­­rupakan surat kabar milik Surya Paloh yang dibreidel pada 1988. Dulu redaksi koran itu ber­kantor di sini. Di bagian atas gedung dipa­sang logo Nasden berukuran 3x2 meter berwarna biru gelap leng­kap dengan tulisan “Nasional Demokrat”.

Beberapa kader Golkar yang du­duk di Nasdem terkesan “tia­rap” setelah keluarnya ultimatum dari DPP itu. Rakyat Merdeka sempat berkunjung ke ruang kerja Jeffrie Geovanie di ruang 24 lantai 14 Gedung Nusantara I DPR, Senayan.

Ruangannya terletak di pojok di balik lorong masuk dari lift. Pintu ruang dari kaca buram ter­tu­tup rapat. Di depan pintu ditem­pel papan kecil dari kayu ber­tu­liskan “Jeffrie Geovanie”. Di ba­wahnya dipasang nomor ruang 1424. Dari pintu kaca itu bisa ter­lihat ruangan kerjanya gelap.

Saat ini, DPR memang sedang reses. Tapi, menurut seorang pe­tu­gas jaga, Jeffrie jarang terlihat berada di ruangannya. “Paling kalau ada rapat penting di DPR seperti paripurna saja dia datang.”

Begitu pula dengan ruang kerja Meutya Hafid yang menempati ruang nomor 7 di lantai yang sama. Walaupun pintunya ter­tu­tup rapat, lampu ruangan di­bia­r­kan menyala.

Tak ada orang di ruangan itu. Pin­tu diketuk, tapi ada yang me­nyahut maupun membukakan pin­tu. Meutya mematuhi ultima­tum DPP. Ia memutuskan ber­ta­han di Golkar. ““Adanya aturan in­ternal partai, ya saya ikuti. Sebenarnya tak perlu dibuat re­pot. Saya menunggu arahan lebih lanjut dari Partai Golkar melalui Ketua FPG DPR,” katanya ke­pada Rakyat Merdeka.

“Saya adalah anggota FPG DPR RI. Dengan demikian, sa­ngatlah tak mungkin jika saya menjadi anggota parpol lain. Saya paham aturan undang-undang terkait itu,” sambung bekas wartawati ini.

Meutya menilai, polemik soal ke­terlibatan kader Golkar di or­mas Nasdem hanyalah perbedaan pandangan saja. Menurut dia, lebih baik diselesaikan secara internal.

“Golkar kan partai yang sudah sa­ngat matang berpolitik, tak perlu ramai-ramai berpolemik di media. Selama ini diskusi saya sangat baik kok dengan kawan-kawan di Partai Golkar,” kata dia.

Stop Politik Cari Selamat

Batas waktu bagi kader Golkar yang juga aktif di Nasdem untuk menentukan pilihannya telah habis. Sekjen Partai Golkar me­ngungkapkan, seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR me­milih mundur dari ormas yang di­pimpin Surya Paloh itu.

Idrus mendapat informasi itu dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Setya Novanto. “Makanya kami kasih penghargaan dan ber­harap mereka konsisten,” kata dia.

Bagaimana dengan kader Gol­kar di daerah? Idrus mengatakan pimpinan DPD dan ketua Fraksi Golkar di DPRD harus menyam­paikan laporan ke DPP.

Dari laporan ini bisa diketahui siapa saja yang mundur maupun tidak. “Bagi yang mundur (dari Nasdem), kami kasih peng­har­gaan, award. Bagi yang tidak kita kasih teguran. Siapapun itu,” tegas Idrus.

Surat teguran itu akan dikirim kepada yang bersangkutan mulai Jumat (12/8). “Ini teguran ke per­orangan. Ada peringatan satu, dua hingga tiga. Kalau tidak mem­per­baiki baru dilakukan pemecatan,” kata Idrus.

Sikap tegas ini diambil, me­nu­rut Idrus, untuk menegakkan di­siplin di Partai Golkar. “Perlu ada ke­disiplinan anggota sehingga me­lestarikan tradisi politik ideo­logi. Tidak lagi berpolitik hanya cari aman, hanya karena per­tim­bangan pragmatis. Kami ingin membangun sikap politik yang gentlemen, yang jujur,” katanya.

Dalam pandangannya,  selama ini kehidupan politik di Indonesia tidak maju-maju karena sikap pra­gmatis. Untuk itu, Golkar akan menertibkan kadernya yang main dua kaki di ormas Nasdem maupun Partai Nasional Demok­rat.  Idrus tak khawatir lang­kah­nya untuk menegakkan disiplin partai ini bakal digugat.

“Kami tidak ada masalah. Dasarnya, kan AD/ART partai. Golkar menuntut ada sikap-sikap yang jujur dalam berpolitik, tidak hanya cari selamat.”

“Jangan Paksa Saya Keluar”

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Nasional De­mok­rat (Nasdem), Ferry Mursyidan Bal­dan, mempertanyakan ala­san Par­tai Golkar mengu­lt­im­a­tum ka­dernya agar keluar dari Nasdem.

Ferry menilai Partai Golkar ke­­liru dan berlebihan jika me­nakar keberadaan ormas dengan sebuah parpol. “Jangan sampai ca­ra ber­pikir yang keliru men­ja­di dasar kebijakan,” kata Ferry, bekas anggota DPR dari Gol­kar itu memutuskan tetap ber­ta­han menjadi anggota or­mas Nas­dem. Karena menu­rut­nya keang­gotaan partai dan or­mas sudah diatur dengan un­dang-undang yang berbeda.

“Sepanjang sebagai sebuah ormas, sesungguhnya tidaklah ada hal yang harus dilarang jika kader Partai Golkar aktif di or­mas, termasuk ormas Nasional De­mokrat,” kata Ferry.

Ia menjelaskan keanggotaan or­mas dan keanggotaan partai di­­atur oleh undang-undang yang berbeda. “Bahkan sampai saat ini pun tidak pernah ada ke­ten­tuan yang melarang rangkap ke­ang­go­taan antara ormas dan parpol. Ke­rancuan ini berp­o­ten­si untuk memundurkan pema­ha­man kita semua tentang atu­ran main dalam Negara kita,” kata Ferry.

Ia merasa heran kenapa DPP GOlkar melarang kadernya ak­tif di ormas. Kenapa larangan itu baru keluar sekarang pa­da­hal Nas­dem berdiri sejak Feb­ruari 2010.

“Mengapa tidak dikeluarkan pengaturan yang lebih universal dan menyeluruh, misalnya sejak awal sudah disebutkan imbauan untuk tidak aktif di ormas ter­tentu, sehingga tidak terlihat bersifat spesifik dan subyektif,” ujarnya.

Jika ultimatum itu didasari pra­duga yang mengidentikkan or­mas Nasional Demokrat de­ngan se­buah partai baru, me­nurut Ferry, itu juga keliru dan berlebihan.

“Dalam hal ini setidaknya DPP Partai Golkar harus bisa mem­buk­tikan bahwa kader-ka­dernya di ormas Nasional De­mokrat sama dengan dan ber­arti pindah ke parpol lain. Hen­daknya di­hin­dari jika sekadar berdasar pra­sang­ka semata,” katanya.

Partai Nasdem belumlah di­anggap sebuah badan hukum ka­rena masih dalam prosess veri­fikasi. Penetapannya pada 7 Ok­tober nanti.

“Sebagai kader kami berha­rap, bahwa Surat DPP Partai Gol­kar tidak dibuat berdasar pra­­sangka dan sesuatu yang i­lu­tif yang jauh dari fakta,” kata Ferry.

Ia kembali menegaskan, tidak akan mengundurkan diri dari ke­anggotaan Partai Golkar. Ke­ter­li­batannya di ormas Nasdem ti­dak melunturkan kecintaan ke­pada partai beringin. “Tidak ada hal yang bisa me­mak­sa sese­orang untuk masuk atau keluar dari keanggotaan par­pol, ke­cuali dirinya sendiri.”   [rm]