RMOL. Belajar dari pengalaman Korea Selatan dan Thailand, partai politik yang terlibat penipuan atau kejahatan Pemilu (election fraud) seharusnya dibubarkan dan dilarang berdiri karena dinilai dapat membahayakan negara dan bangsa apabila mereka berkuasa.
Hal itu disampaikan pengamat politik, Adhie Massardi, menanggapi pernyataan Rocky Amu dari Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Lanjutkan SBY Presiden (GLSP) yang mengecam Partai Golkar karena kerap mengeritik kebijakan pemerintah. Dalam peryataan itu Rocky secara khusus menegur sikap politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, yang kerap bersikap kritis terhadap pemerintah SBY.
Sebelumnya Bambang pernah melempar wacana pembubaran partai kadernya banyak terlibat korupsi. Hal itu dipelajarinya dari Korea Selatan dan Thailand. Selain itu, parpol juga tidak boleh terlibat dalam kejahatan pemilu.
Eks jurubicara Presiden Gus Dur ini mengingatkan, persoalan Bambang Soesatyo yang kerap berlawanan dengan rekan koalisinya tidak jadi masalah bila dibandingkan kasus petinggi partai pimpinan koalisi (Partai Demokrat) yang terlibat korupsi.
"Ada kemungkinan sebagian hasil korupsi untuk mendanai partai dan kejahatan pemilu, harus dikenai sanksi," tegasnya.
Kader partai yang memegang jabatan publik melakukan pembohongan publik, lanjut Adhie, dapat mengakibatkan partai tersebut dibubarkan karena dinilai dapat membahayakan negara dan bangsa apabila mereka berkuasa.
"Jadi ini bukan lagi masalah koalisi atau bukan koalisi, tapi ini masalah aturan dan nurani," tutupnya.
[ald]
