Aktivis 98 Dukung 45 Tokoh

RMOL. Aktivis 98 sepakat dengan tuntutan 45 tokoh bangsa yang menginginkan percepatan pergantian kepemimpinan nasional. Pemerintah dianggap sudah tidak dapat lagi mengatasi persoalan rakyat Indonesia yang semakin hari hidupnya semakin sulit.

Menurut mereka, korupsi akut yang dilakukan oleh penyelenggara negara semakin terbuka dan tidak punya rasa malu seperti kasus Bank Century atau korupsi APBN yang dilakukan mantan petinggi Partai Demokrat M Nazaruddin. Konflik vertikal dan horizontal seperti terjadi di tanah Papua juga tidak mendapat penanganan yang signifikan.

"Semua masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah SBY-Boediono, bahkan kecenderungannya melakukan pembiaran, pemerintah tidak hadir di tengah warga negara yang mengalami frustasi sosial," kata tokoh aktivis 98, Ahmad Kasino, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu petang (10/8).

Para tokoh bangsa yang menuntut tuntutan pergantian kekuasaan adalah refleksi dari keresahan dan kegaluan masyarakat. Keresahan itu tercermin dalam pemberitaan media massa soal generasi muda yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena alasan biaya tinggi.

"Kita juga ingat kisah seorang bapak yang menggendong mayat anaknya dari Jakarta ke Bogor karena tidak punya biaya untuk membayar ambulance. Semua persoalan itu karena ketidakmampuan pemerintah SBY-Boediono menjalankan amanat konstitusi yaitu menciptakan masyarakat sejahtera, adil dan makmur," terangnya.

"Kami aktivis 98 mendukung 45 tokoh bangsa yang ingin melakukan perubahan, dan mengajak para tokoh itu bergabung dengan mahasiswa, pemuda dan buruh," tandasnya.

45 tokoh nasional berkumpul di Hotel Four Season, Jakarta Senin malam (8/8). Dengan tegas mereka menyatakan sikap jika pemerintahan SBY-Boediono telah melenceng dari tujuan dan cita-cita kemerdekaan

Setidaknya ada tujuh krisis nasional yang melanda kala SBY berkuasa. Yakni krisis kewibawaan kepala pemerintahan, krisis kewibawaan kepala negara, krisis kepercayaan terhadap parpol, krisis kepercayaan kepada parlemen, krisis efektifitas hukum, krisis kedaulatan sumber daya alam, krisis kedaulatan pangan, krisis pendidikan, krisis integrasi nasional.[ald]