RMOL. Kantor Walikota Jakarta Utara diserbu demonstran. Mereka menuntut pembubaran proses pelelangan umum pengadaan barang dan jasa, dan menangkap Kepala Sudin Pendidikan Dasar (Dikdas) Jakarta Utara karena terindikasi ada dugaan korupsi dalam proses pelelangan.
"Dari data yang kami dapatkan, setidaknya ada 54 paket tender senilai 400 miliar yang diduga diselewengkan," kata koordinator Solidaritas Rakyat Anti Korupsi (Sorak), Hendra Gunawan, di depan Kantor Walikota Jakarta Utara, Rabu (10/8).
Hendra mengatakan, dalam pelelangan yang dikelola oleh panitia pengadaan barang dan jasa, evaluasi dan klarifikasinya dibuat sesingkat mungkin karena panitia sudah menentukan pemenangnya.
"Jadi pengajuan tender itu hanya legalitas saja, padahal pemenangnya sudah ada dan dipersiapkan oleh panitia," ujarnya seraya menyatakan akan segera melaporkan kasus korupsi ini ke KPK.
"Tangkap Kasudin Dikdas Jakarta Utara dan Pejabat Pengadaan Sudin Dikdas Jakut, dan kembalikan uang rakyat yang telah di korupsi," teriaknya.
Dalam aksi tersebut, massa berhasil mendobrak pagar kantor Walikota, tapi petugas satuan pengamanan dalam (Pamdal) Walikota Jakut segera menghalau.
"Kita mengambil tindakan dengan melakukan pembubaran paksa karena aksi tersebut telah kami anggap meresahkan. Orasi-orasi yang dilakukan melalui pengeras suara telah mengganggu kerja para pegawai di lingkungan kantor Walikota," kata Kasatpol PP Jakarta Utara Suhasril di kantor Walikota.
[ald]
