Parpol Besar Masuk Angin, Elit Tua Tidak Laku

RMOL. Keberanian partai politik mengumumkan nama Capresnya sedini mungkin adalah indikator penting bagi masyarakat untuk menentukan pilhannya di Pemilu 2014. Dalam kata lain, parpol yang proses pengkaderannya berhasil tentu tidak akan menghadapi masalah untuk menyebut nama Capres mereka secepatnya.

Hal itu dijelaskan tokoh senior Partai Golkar, Zainal Bintang, saat diminta pendapatnya tentang pencapresan dan persiapan parpol menuju 2014. Menurutnya, parpol kecil yang bisa dibilang beruntung diikutsertakan dalam gerbong pemerintahan ditengarai kesulitan mengajukan nama Capres. Mereka tidak punya program pengkaderan yang nyata. Tradisi mereka adalah menunggu "dilamar" parpol besar. Di sisi lain, kondisi kesehatan tiga parpol besar saat ini sedang "masuk angin".

"Tsunami politik mutakhir yang meledak lewat kasus Nazaruddin dan Anas Urbaningrum membuat bukan saja Partai Demokrat yang babak belur, juga elite partai tersebut termasuk SBY sebagai pendiri dan Ketua Dewan Pembina ikut uring-uringan. Kredibilitas parpol tersebut tergerus di masyarakat, hal itu banyak diungkap lewat survei," kata Bintang kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Selasa, 9/8).

Sementara, partai oposisi terbesar PDI Perjuangan, juga secara alamiah mengalami krisis kader yang dapat dijagokan sebagai Capres.

"Ibu Mega boleh jadi akan terlewatkan jika isu Capres dari kalangan generasi muda menguat. Padahal Puan Maharani masih terlalu pemula di segala bidang," terang wartawan senior ini.

Sedangkan, Partai Golkar, harus diakui memiliki stok kader level nasional yang matang untuk dicalonkan. Mulai dari Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Agung Laksono, Akbar Tanjung dan Fadel Muhammad. Namun tantangan yang dihadapi Golkar akan berat jika tuntutan masyarakat menguat kepada Capres generasi muda.

"Tapi, ini namanya politik. Tidak ada kalkulasi yang absolut. Di dalam politik itu, dua kali dua bisa sama dengan tujuh," kata Bintang.

Dia kembali menegaskan, nama Capres 2014 perlu diumumkan sekarang.

"Situasi kondisi sosial politik kita yang memaksakan harus begitu," tegasnya.[ald]