Beberapa Question Marks yang Mengiringi Partai Sri Mulyani

KEPUTUSAN pendukung Sri Mulyani Indrawati mendirikan Partai Serikat Rakyat Indonesia (SRI) patut diapresiasi. Langkah ini jauh lebih terhormat daripada mendorong Mahkamah Konstitusi meloloskan judicial review yang memungkinkan seseorang maju sebagai calon presiden perseorangan atau independen dalam pemilihan presiden.

Dalam sistem demokrasi yang sudah mapan, perjuangan untuk menduduki posisi publik memang harus dilakukan dengan menggunakan partai politik. Bukan lewat jalanan, juga bukan lewat kudeta.

Tetapi, pertanyaan selanjutnya adalah: apakah rakyat masih menerima parpol baru di tengah suasana politik yang terdengar hiruk pikuk namun sebenarnya beku. Pertanyaan ini juga berlaku untuk parpol baru lain seperti Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai (Nasionalis Republik).

Pertanyaan penting yang juga perlu dijawab adalah, apakah masih zamannya parpol hanya mengandalkan seorang tokoh? Bukankah dalam 12 tahun terakhir, masyarakat menyaksikan dengan mata kepala betapa partai-partai yang hanya mengandalkan tokoh, bukan mengandalkan program, ternyata tak bisa apa-apa selain sekadar menjadi mesin politik untuk menggaet suara?

PDI Perjuangan dan Partai Demokrat adalah bukti nyata. Dalam Pemilu 1999 PDIP yang menjual nama besar Megawati Soekarnoputri menang dengan perolehan suara yang fantastis, yakni 31 persen. Karena pola rekruitmen tidak kuat dan hanya mengandalkan sentimen semata, partai ini gagal dan dalam pemilu berikutnya kandas di posisi kedua.

Partai Demokrat pun begitu. Komoditas utama yang mereka jual adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam Pemilu 2004 perolehan suara partai ini terbilang kecil. Tapi popularitas SBY dengan cepat melambungkan nama partai sehingga perolehan suara naik tiga kali dalam Pemilu 2009. Tapi, setelah tujuh tahun, partai ini limbung.

Nama besar partai ini mengalami degradasi sedemikian rupa. Dekadensi moral merebak di kalangan elite partai. Slogan bersih yang mereka gunakan mulai dipertanyakan masyarakat terlepas benar atau tidak semua tuduhan yang disampaikan mantan bendahara umum partai itu, M. Nazaruddin.

Apakah SRI yang menjual Sri Mulyani, Nasdem yang menjual Surya Paloh dan Nasrep yang menjual Tommy Soeharto hanya akan mengulangi pengalaman partai-partai lain sebelumnya yang hanya mengandalkan kekuatan pada figur tertentu semata tanpa program partai yang kuat dan memikat?

Apakah model partai politik seperti ini yang akan kita jadikan sebagai pondasi demokrasi Indonesia Raya?

Apakah tidak seharusnya parpol memberikan kesempatan kepada semua kader partai yang telah terbukti memberikan sumbangsih, dan memperlihatkan track record yang baik?

Dalam hal memberikan ruang terhadap kader, Partai Golkar dapat dijadikan contoh. Kini ada lima tokoh partai itu yang dianggap memiliki sumbangsih dan berprestasi. Kelimanya adalah Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono dan Fadel Muhammad. Menurut hemat penulis, di luar kelima nama itu masih ada nama-nama lain, misalnya MS Hidayat.

PDIP pun semestinya melakukan hal yang sama. Kan ada Tjahjo Kumolo, Pramono Agung, atau Puan Maharani, dan sebagainya, di partai itu. Partai Demokrat pun sebaiknya demikian.Munculkan lah gifur lain di luar SBY. Mungkin Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, atau Syarief Hassan.

Partai politik yang sehat harus berani melakukan rekruitmen berdasarkan prestasi dan kemampuan kader pada posisi-posisi publik yang pernah diduduki, misalnya kepada daerah dari level kota/kabupaten dan provinsi. Mereka yang sudah terbukti memimpin dan mumpuni dalam jabatan publik ini harus mendapatkan prioritas utama.

Kalau pola rekrutimen seperti itu tidak dimulai dari sekarang, maka selamanya Indonesia akan kekurangan tokoh dan calon pemimpin.

Di Amerika Serikat, tidak ada orang yang tiba-tiba jadi presiden. Semuanya lewat proses. Clinton, Bush dan Obama jelas bukan makhluk jadi-jadian dalam sistem politik Amerika.

***

Masih ada waktu tiga tahun sebelum pemilu dan pilpres. Partai politik yang serius ingin memperbaiki bangsa ini dapat menggunakan waktu itu untuk mulai mencari bibit terpendam di tubuh mereka. Bibit-bibit itu bisa muncul jika dan hanya jika partai politik memang memiliki program yang kuat, bukan sekadar jadi mesin politik pencitraan.

Di samping itu, tokoh-tokoh yang berpeluang menjadi calon pemimpin sedini mungkin cobalah mulai berkomunikasi satu sama lain. Perlihatkan sikap kenegarawanan.

Sri Mulyani, misalnya. Kalau memang hebat, dia harus mau membuka jalur komunikasi terlebih dengan pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan dirinya, termasuk Aburizal Bakrie.

Komunikasi politik seperti ini perlu dilakukan sehingga siapapun nanti yang jadi pemimpin Indonesia, negeri ini tidak tersandera oleh perpecahan kalangan elite.

***

Ada dugaan lain yang berkembang di balik pendirian SRI. Bukan tidak mungkin SRI sengaja didirikan untuk mengalihkan perhatian publik dari skenario besar: Sri Mulyani digandeng Partai Demokrat.

Tingkat kemungkinan skenario ini cukup tinggi mengingat Demokrat tengan mengalami krisis tokoh dan pemimpin. Tetapi skenario ini pun cukup berisiko. Partai Demokrat yang sedang dirudung malang bisa menjadi semakin runyam karena ada sejumlah tuduhan yang dialamatkan kepada Sri Mulyani. Ia antara lain disebut sebagai salah satu pihak yang harus bertanggung jawab di balik skandal bailout Bank Century tahun 2008 lalu.

Tuduhan ini perlu segera dijawab.

Persoalannya adalah, ketika SBY begitu berkuasa dan Demokrat masih diperhitungkan, kubu SBY-Demokrat tidak mampu membendung gelombang politik di arena Pansus Centurygate DPR RI. Apalagi kini setelah semakin banyak publik yang menganggap SBY dan Demokrat menjadi bagian dari sumber masalah Indonesia.

Di luar dari urusan urusan Demokrat dan Sri Mulyani, penulis hanya ingin mengingatkan parpol untuk segera memulai tradisi rekrutimen yang sehat. Jangan hanya mengandalkan nama besar seorang tokoh. Mulailah dengan menyiapkan program yang kuat yang menjadi panduan bagi semua kader sehingga kelak parpol akan memiliki begitu banyak tokoh yang bisa diandalkan.

Dengan parpol yang sehat, penulis yakin pondasi demokrasi Indonesia Raya akan semakin kuat. [***]

Penulis adalah jurnalis senior, pengamat media dan pendiri Inilah.Com