Aktivis: Mengganti Rezim Sama dengan Mencegah Sri Mulyani

RMOL. Bukti bahwa pencalonan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai rencana asing di Indonesia tercium ketika ketua purnawirawan TNI AD,
Letjen Purnawirawan Soerjadi, mengaku dilobi oleh seorang diplomat asing untuk mengarahkan dukungan pada Direktur Bank Dunia itu beberapa waktu lalu.

"Jelas sekali bahwa pencapresan SMI adalah agenda asing terbukti dengan lobi perwakilan negara asing ke para purnawirawan TNI agar dapat mendukung SMI dan kami mengapresiasi para purnawirawan TNI yang berhimpun di PPAD dengan tegas menolak pencalonan SMI yang disponsori oleh asing tersebut," kata tokoh aktivis reformasi 98, Ahmad Kasino, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (6/8)

Menurut Kasino yang kini aktif bergiat di Gerakan Indonesia Bersih, ancaman paham dan pelaku paham neoliberal atau neokolonialisme di Indonesia semakin nyata di masa kini dan mendatang.  Dia menduga, sejak awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono membuka jalan ke arah sana.

Menurut Kasino yang kini aktif bergiat di Gerakan Indonesia Bersih, ancaman paham dan pelaku paham neoliberal atau neokolonialisme di Indonesia semakin nyata di masa kini dan mendatang.  Dia menduga, sejak awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono membuka jalan ke arah sana.

"Yang pasti, pencalonan Sri Mulyani sama saja Republik ini semakin terancam oleh asing. Berarti ideologi neoliberal akan semakin sempurna bertahta di Indonesia dan bangsa Indonesia akan semakin jauh dari cita-cita yang termaktub dalam mukadimah UUD 1945. Akhirnya kecurigaan kita bahwa pemerintah ini hanya sebagai jalan untuk Sri Mulyani sebagai Presiden dan membuat bangsa Indonesia semakin tercengkram dalam neoliberalisme dan neokolonialisme terbukti," ujarnya.

Dan dia menegaskan, sudah seharusnya para tokoh bangsa, tokoh agama, mahasiswa, pemuda dan buruh bergandengan tangan dengan para purnawirawan TNI dan seluruh lapisan rakyat untuk mencegah para agen neoliberalisme melapangkan jalan Sri Mulyani menjadi presiden. Untuk itu, dibutuhkan Front Nasional.

"Dan mengganti rezim SBY adalah pintu masuk untuk mencegah Sri Mulyani berkuasa," tutupnya.[ald]