Patrialis Kehilangan Integritas dan Kredibiltas?

RMOL. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dianggap tidak memiliki integritas dan kredibilitas bila penjemputan buronan kasus korupsi, Muhammad Nazaruddin, yang diutarakannya kemarin hanyalah karangan belaka.

"Pejabat negara itu dilihat dari integritas dan kredibilitasnya apa yang disampaikan merupakan info ke publik dan harus dipertanggungjawabkan. Apalagi dia (Patrialis) pembantu presiden," ujar anggota Komisi III DPR, Syarifudin Sudding, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 27/7).

Sudding menganggap bukan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM menginformasikan dan melakukan penangkapan Nazaruddin.

"Bukan dalam kewenangan Menteri Hukum dan HAM melakukan penangkapan itu, tapi paling tidak harus ada koordinasi dengan aparat hukum lainnya karena ada bidang imigrasi menyangkut kepergian Nazar ke luar negeri," ucapnya.

Tapi Sudding tidak mau terlalu jauh menyebut Patrialis melakukan kebohongan publik.

"Mungkin saja memang sudah dilakukan (penjemputan Nazaruddin) tapi belum berhasil," katanya.

Dia yakin, aparat hukum KPK dan polisi sudah mengetahui keberadaan Nazaruddin. "Dengan peralatan canggih yang dimiliki kepolisian dan KPK, saya kira tidak terlalu sulit dengan melacak BTS," imbuhnya.

"Kemauan dan keseriusan melakukan penegakan hukum tidak sebatas pidato dan ucapan dan statemen di media, tapi perlu implikasi dan tindakan konkrit," tandasnya.

Kemarin, Patrialis Akbar menyatakan, tim untuk menjemput paksa buronan kasus Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin, sudah dibentuk dan akan berangkat Selasa malam (26/7). Patrialis mengakui keberadaan Nazar sudah diketahui dimana. Namun dia enggan memberitahukannya pada media karena takut buronan itu kabur.

""Siap melakukan penjemputan Nazaruddin. Tempatnya tidak tahu, nanti kalau dia dengar, dia kabur. Pihak polri dan imigrasi jalan," jelas Patrialis.

Beberapa saat kemudian, Menko Polhukam, dan Kapolri mengaku tidak ada rencana penjemputan itu. [ald]