Berita

andi nurpati/ist

ANDI NURPATIGATE

PKS: Polisi Harus Tetapkan Tersangka Baru!

JUMAT, 22 JULI 2011 | 14:00 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Keterangan tersangka kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi, Masyhuri Hasan, kepada Panja Mafia Pemilu di DPR, kemarin, adalah alasan kuat bagi Bareskrim Mabes Polri untuk menetapkan tersangka lain.

Hasan memberi sinyal siapa saja aktor intelektual kasus itu, yang melibatkan pejabat negara baik di MK maupun KPU, terutama ketika Hasan menjelaskan kronologi pada tanggal 15,16, dan 17 Agustus 2009.

Hal itu ditegaskan anggota Panja Mafia Pemilu DPR dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf, kepada wartawan di kantornya, gedung Nusantara 1 DPR, Jumat (22/7). Menurut Muzzammil, keterangan Masyhuri Hasan belum pernah diungkap sebelumnya dalam investigasi MK.


"Masyhuri Hasan telah mengakui secara jujur bagian kesalahannya dalam kasus pemalsuan surat MK dan menjelaskan peran masing-masing aktor penting dalam kasus ini. Sebagai contoh ia mengungkapkan sekitar Desember 2009, ketika kasus ini mulai ramai dibicarakan di KPU dan MK, ada pejabat negara di KPU yang meminta, agar ia berbohong bahwa surat palsu itu adalah asli," ungkap Muzzammil.

Jadi, sebenarnya aktor intelektual di KPU sudah tahu bahwa surat MK yang diterimanya adalah bukan surat resmi. Tapi, Muzzammil tidak menyebut siapa nama komisioner dimaksud yang disebut Hasan.

Dia juga meminta Hasan diberikan perlindungan maksimal oleh Polri karena sempat ada orang yang mengancam keselamatan dirinya.

"Hasan pernah merasa terancam dirinya, untuk itu Polri harus tetap lindungi dia," tandasnya.[ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya