Bertahan di Demokrat, SBY Dicap Haus Kekuasaan dan Tidak Bertanggungjawab

RMOL. Tidak tersisa satu alasanpun bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

"Saya rasa kalau SBY berani dan cerdas, dia harus berani keluar dari Demokrat, dia tidak baik sekali dan tidak mampu. Keluar saja dari Demokrat serahkan ke yang muda-muda," ujar Gurubesar FISIP Universitas Indonesia, Iberamsjah, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Kamis, 21/7).

Dari sisi kenegarawanan, jelasnya, SBY sudah salah fatal karena saat ini terlihat sekali pengabdiannya terpecah. Padahal, dia adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan diberi mandat penuh untuk menjalankan pemerintahan demi memenuhi cita-cita di pembukaan konstitusi.

"Itu sikap tidak bertanggungjawab dari SBY. Kenapa dia sudah jadi presiden, masih mau jadi ketua dewan pembina," kata Iberamsjah.

Dari sudut pandang ketatanegaraan pun SBY melanggar. Tidak wajar sekali dalam sistem pemerintahan presidensil seperti dianut Indonesia, si kepala negara melakukan rangkap jabatan.

"Tidak wajar sama sekali. Dia kepala negara dan pemerintahan. Kita bukan negara parlementer, yang ketua umum partai pemenang pemilu-nya otomatis jadi kepala pemerintah seperti di Inggris. Lihat saja di AS yang presidensil, apakah presidennya juga ketua umum partai, apa Obama pimpinan partai?" urainya.

Justru dengan bertahannya SBY di Demokrat itu akan menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa SBY haus kekuasaan. Selain itu, citra SBY terancam semakin terjerembab bersamaan dengan kisruh di internal Demokrat yang makin tidak karuan setelah Ketua Umumnya, pengurus dan mantan petingginya diduga terlibat korupsi.

"Sekarang SBY larut dalam lumpur yang kotor. Citranya dihancurkan Demokrat. Tidak ada gunanya lagi dia jadi pembina, instruksinya tidak lagi dipatuhi. Nazaruddin saja bisa melawan dia. Presiden adalah jabatan terhormat, buat apa lagi cari kehormatan di tempat lain," tegasnya.

Menurutnya, tidak ada satupun poin posisif dan menguntungkan, baik untuk SBY maupun Demokrat, yang membuat SBY harus bertahan di partai.

"Melihat kondisi ini, walau dia tetap di dalam Demokrat, itu juga tidak akan bisa membantu Demokrat untuk 2014 karena partai itu sudah begitu buruk di mata rakyat. Lain hal kalau SBY masih dipercaya rakyat. tapi kan tidak, 2011 ini terbuka semua ketidakmampuan SBY," imbuh Iberamsjah.

"Ingat, SBY tidak punya beban tanggung jawab pada Demokrat. Tanggung jawab dia sebagai presiden adalah kepada rakyat dalam soal pengendalian harga sembako, pengentasan kemiskinan, dan masalah-masalah krusial Indonesia yang banyak itu," tandasnya.[ald]