Mengenang Duet SBY-JK dan Menggagas Partai Nasgor

PEKERJAAN besar menyambut Yingluck Shinawatra, wanita kelahiran 1967, yang membawa Partai Pheu Thai memenangkan pemilihan umum pekan lalu. Partai adik mantan Perdana Menteri Takhsin Shinawatra yang kini tinggal di pelarian itu memperoleh 261 kursi dari 500 kursi di parlemen. Adapun saingannya, Partai Demokrat yang dipimpin Abhisit Vejjajiva, hanya mendapatkan 162 kursi. Enam partai politik kecil telah menyatakan siap berkoalisi dengan Pheu Thai.

Rekonsiliasi adalah tema utama yang diusung kubu oposisi ini. Yingluck mengajak semua pendukungnya menghilangkan berbagai sekat sosial-politik yang selama puluhan tahun menjadi beban sejarah Thailand. Tidak ada balas dendam, katanya.

Medan politik negeri yang dipimpin Raja Bhumibol Adulyadej itu begitu dinamis. Kudeta militer bukan sesuatu yang aneh. Sejak 1932, tercatat setidaknya ada 32 kali kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil.

Kekuasaan Thaksin, kakak Yingluck, pun berakhir karena kudeta militer. Seperti Pheu Thai saat ini, tahun 2001 lalu Thai Rak Thai yang dipimpin Thaksin juga memenangkan pemilihan umum dengan perolehan suara yang signifikan. Di tahun 2006, partai Thaksin berusaha mencapai sukses serupa. Tapi sentimen publik tak lagi sama.

Pemilu 2006 berakhir dengan ricuh. Kemenangan mutlak partai Thaksin dibatalkan, dan Thailand bersiap-siap menuju pemilu ulang di bulan Oktober. Pertengahan September, ketika Thaksin sedang berada di New York, Amerika Serikat, kubu militer yang dipimpin Sonthi Boonyaratglin menggulingkan pemerintahannya. Bahkan Kerajaan dan rakyat mayoritas Thailand, khususnya yang berada di kawasan perkotaan di selatan mendukung kudeta itu.

Di luar urusan rekonsiliasi, program utama partai Pheu Thai adalah meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat Thailand umumnya. Yingluck berjanji akan menaikkan upah minimun sebesar 300 baht per hari. Dia juga menjanjikan biaya pendidikan tinggi seminimal mungkin. Di sektor agrikultur Yingluck berjanji akan meningkatkan pendapatan petani, antara lain, dengan memberikan bantuan yang memudahkan petani mengolah lahan mereka. Yingluck juga akan melanjutkan salah satu program kakaknya yang belum terlaksana, yakni menyediakan akses free Wi-Fi dan memberikan laptop untuk semua murid sekolah. Untuk kalangan pengusaha, Yingluck berjanji memotong pajak perusahaan dari 30 persen menjadi 20 persen pada tahun 2013.

Anak bungsu di keluarga Shinawatra itu bertekad akan melakukan apapun untuk mewujudkan semua janji kampanye itu. Bila ada aturan hukum dan perundangan yang tidak mendukung, maka aturan hukum dan perundangan itu akan diamandemen lewat parlemen yang dikuasai partai dan koalisi pendukungnya. Itulah gunanya memenangkan pemilihan umum.

Sekarang kita kembali ke Indonesia.

Bila kita bandingkan, pemerintahan SBY-JK jauh lebih efektif daripada pemerintahan SBY-Boediono saat ini. Pasalnya, kemenangan SBY-JK di tahun 2004 diikuti dengan keberhasilan menguasai parlemen. Pasangan itu awalnya hanya didukung oleh tiga kekuatan politik yang terbilang kecil. Setelah JK memenangkan pemilihan ketua umum Golkar pada Munas di bulan November 2004, kekuatan kubu pro pemerintah di parlemen menjadi begitu signifikan. Dampaknya adalah, semua program dan janji yang disampaikan duet SBY-JK di masa kampanye relatif bisa dijalankan karena mendapat dukungan dari parlemen. Di samping bahwa JK adalah figur yang mudah berkomunikasi dengan siapapun dari partai manapun.

Bukankah dalam politik, kemampuan komunikasi memegang peranan yang begitu penting. Demokrasi sendiri adalah proses take and give yang menuntut elite politik untuk mau membuka jaringan komunikasi multi channel dengan sesama mereka.

Jadi, sepanjang 2004-2009, dapat dikatakan antara 75 hingga 80 persen janji politik SBY-JK dapat terlaksana. Kunci suksesnya adalah: jaminan politik dan stabilitas.

Menjelang pemilu 2009, karena satu dan lain hal yang tidak diketahui masyarakat awam duet SBY-JK berakhir. SBY memilih Boediono sebagai pasangan dalam pilpres, dan JK memilih Wiranto untuk mendampinginya. Pada akhirnya, SBY-Boediono memenangkan pemilihan presiden.

Sejak saat itulah, kita disibukkan oleh berbagai persoalan, utamanya yang berkaitan dengan masalah hukum dan korupsi. Hanya dalam dua bulan pertama, perhatian publik disandera oleh pembicaraan mengenai skandal danatalangan untuk Bank Century yang disebut-sebut melibatkan bukan saja Menteri Keuangan periode 2004-2009, Sri Mulyani Indrawati, tapi juga Gubernur BI periode 2008-2009, Boediono yang sudah jadi Wakil Presiden.

Kubu pro pemerintah berusaha sekuat mungkin untuk meredam kasus ini. Namun akhirnya mereka kalah. Hasil Paripurna Parlemen senada dengan hasil audit investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): kasus ini melanggar sejumlah aturan hukum dan perundangan. Dan karenanya patut dibawa ke wilayah hukum.

Keributan yang mengiringi skandal Bank Century ini juga dipicu oleh pertarungan Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie. Dalam sebuah wawancara dengan harian Amerika Serikat di bulan Desember 2009, tanpa sungkan Sri Mulyani mengatakan bahwa Panitia Khusus yang dibentuk DPR RI adalah upaya Golkar dan Aburizal Bakrie untuk menghajar dirinya. Kata Sri Mulyani, Ical tidak senang dengan langkahnya sebagai Menteri Keuangan mengusut pajak perusahaan Bakrie.

Hal lain yang mewarnai perjalanan kasus itu adalah manuver kelompok politik yang terbilang berukuran menengah ke bawah yang tidak puas dengan keputusan SBY memilih Boediono yang tak punya partai sebagai wakil presiden.

Hal kedua yang mengganggu pemerintahan SBY-Boediono adalah ketidakmampuan pemerintah meyakinkan Parlemen untuk mendukung program pemerintah. Koalisi yang dibentuk pemerintah di Parlemen, tidak efektif sama sekali. Ini karena tidak ada tujuan yang sama di antara para anggota koalisi. Sementara SBY seakan telah kehilangan pesona dirinya sebagai faktor pemersatu.

Seharusnya, pada saat seperti inilah SBY terdorong untuk mengambil tindakan tegas. Menyelamatkan hal utama yang perlu diselamatkan, yakni kepercayaan publik bahwa pemerintahannya dapat mewujudkan program yang dikampanyekan SBY-Boediono. Tindakan tegas itu antara lain dengan me-reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, mengganti menteri yang tidak efektif dan hanya menjadi beban pemerintahannya.

Anggota koalisi pendukung pemerintah kelihatannya punya alasan kuat untuk menilai SBY tidak lagi memiliki kemampuan dan pengaruh yang besar seperti di periode sebelum ini. Sebabnya, antara lain, karena untuk urusan konflik internal Partai Demokrat saja, SBY terlihat tergopoh-gopoh.

Pernyataan terakhir yang disampaikan SBY mengenai pengakuan via SMS dan BBM dari “Muhammad Nazaruddin” memperlihatkan hal itu. Semestinya SBY tidak perlu sampai turun tangan hanya untuk mengomentari pemberitaan yang didasarkan pada sumber-sumber yang tidak jelas seperti itu.

SBY mestinya memberikan kesempatan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk mengambil peran. Karena menyangkut pemberitaan pers yang tidak didasarkan pada sumber informasi yang dapat diidentifikasi dan dikonfirmasi, sebaiknya persoalan seperti itu disampaikan Partai Demokrat ke Dewan Pers, bukan ke kantor polisi.

Ketika mendengar SBY akan menggelar jumpa pers khusus mengenai Nazaruddin, banyak kalangan yang berharap SBY akan menyampaikan kabar gembira: Nazaruddin sudah ditangkap, dan sedang diperiksa KPK. Kalau ini yang terjadi, maka semua pernyataan yang disampaikan Nazaruddin atau siapapun yang mengatasnamakan dirinya baru dapat dianggap memiliki nilai penting karena sudah dalam kerangka projusticia. Kalau seperti yang sekarang, informasi apapun yang dinyanyikan baru sebatas ocehan sumir. Pers nasional semestinya mengetahui apa yang bisa diberitakan dan apa yang tidak bisa diberitakan demi kejernihan informasi yang dibaca, ditonton dan didengar publik Indonesia.

Membawa Nazaruddin dan pengakuannya ke KPK juga akan menghentikan semua spekulasi dan intrik yang terjadi belakangan ini, yang umumnya hanya menyedot energi nasional kita. Sementara di sisi lain, banyak agenda yang jauh lebih penting, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang masih terbengkalai.

Sebaiknyalah kita semua menahan diri. Tunggu saja 2013 untuk meramaikan panggung politik sebelum pemilu 2014. Kalau tidak, kalau kita tetap mempertahankan hingar bingar yang tidak produktif ini, maka demokrasi Indonesia Raya yang kita cita-citakan sebagai jembatan menuju kesejahteraan akan hancur.

Lama kelamaan publik tidak percaya lagi pada demokrasi dan elemen penting demokrasi, yakni partai politik. Kalau sudah begini, kelompok yang selama ini berusaha untuk mengambil keuntungan dari ketiadaan partai politik itulah yang akan tersenyum lebar.

Sekarang adalah masanya bekerja. Lihat contoh yang baru saja terjadi di Nasional Demokrat (Nasdem). Ormas yang didirikan pengusaha Surya Paloh itu akhirnya pecah setelah Sri Sultan Hamengkubuwono X mengundurkan diri. Sri Sultan konsisten dengan sikapnya. Nasdem yang mengusung tema Restorasi Indonesia hanya akan menjadi ormas yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan (atau mungkin belum saatnya) menjadi partai politik.

Tetapi karena ada segelintir kalangan di dalam Nasdem yang punya syahwat politik cukup besar, maka walaupun belum melakukan pekerjaan ormas itu sudah mendirikan saudara sekandung: Partai Nasdem.

Pelajaran dari Nasdem ini sangat berharga. Jangan masuk wilayah politik sebelum Anda bekerja. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda hanya akan jadi pembohong.

Penulis membayangkan ada pihak yang mau mendirikan ormas Nasi Goreng (Nasgor). Program kerjanya sederhana: semua anggota membangun warung nasi goreng untuk rakyat yang tergolong masyarakat miskin. Ingat, ada sekitar 40 juta orang Indonesia yang masih tergolong kelompok miskin.

Setelah beberapa lama, saat tidak ada lagi orang kelaparan, barulah Ormas Nasgor dapat mendirikan Partai Nasgor.

Penulis yakin, Partai Nasgor yang didirikan di atas kerjas keras demi rakyat banyak akan disambut dengan suka cita. Bukan tidak mungkin dalam satu kali pemilihan partai ini bisa menguasai parlemen secara signifikan dan mempengaruhi kebijakan negara menjadi pro rakyat.

Wallahualam. [***]

Penulis adalah jurnalis senior, pengamat media dan pendiri Inilah.Com.