RMOL. Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan Menteri BUMN dan Menko Perekonomian yang dilangsungkan dua hari lalu menyepakati Badan Usaha Milik Negara yang dianggap strategis akan disuntik dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya. Salah satu BUMN strategis itu adalah PT PAL.
Tentu saja Direktur Utama PT PAL, Harsusanto, menyambut baik kemauan politik Pemerintah bersama DPR dalam melakukan penyehatan BUMN Strategis, khususnya PT PAL. Dia menanggapi rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Subsidiary Loan Agreement (SLA) kepada PT PAL senilai lebih kurang Rp 2,1 trilliun.
Harsusanto membenarkan bahwa PMN dan SLA yang dialokasikan kepada PT PAL dengan rincian Rp 648,3 miliar bersumber dari APBN Perubahan tahun anggaran 2011, Rp 1,39 trilliun berupa PMN Cash bersumber dari APBN tahun 2012, serta PMN sebesar Rp 193,7 miliar PMN cash bersumber dari APBN tahun 2012.
"Saya melihat potensi PAL mampu memenuhi kebutuhan kapal nasional baik kapal komersial maupun kapal perang, sehingga Indonesia sebagai negara maritim mampu menyediakan kapal-kapalnya sendiri tanpa ketergantungan pada bangsa lain," ujar Harsusanto dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Rabu (6/7).
Dia juga sekaligus menyampaikan kebanggaan karena dapat melihat kebangkitan PT PAL selama menjabat Dirut.
"Saya mengharapkan, industri perkapalan Indonesia yang besar ini dapat diwariskan ke generasi Indonesia di masa yang akan datang," kata Harsusanto.
Saat ini PT PAL sedang merampungkan dua unit kapal tanker pesanan Pertamina setelah sebelumnya berhasil menyelesaikan 17 kapal selama 3 tahun terakhir dari total 24 kapal ex pesanan lama.
Pihaknya, lanjut Harsusanto, juga
concern terhadap kewajiban-kewajiban kepada customer, kreditur dan karyawan. Menurutnya, dengan skema PMN dan SLA yang diterima PT PAL, maka dalam waktu dekat, diharapkan seluruh kewajiban-kewajiban PT PAL dapat segera diselesaikan.
PT PAL juga mendapat SLA berupa konversi hutang sebesar Rp 462 miliar. Dengan adanya keputusan yang diambil dari hasil Rapat Kerja Komisi VI yang dipimpin Airlangga Hartarto dengan Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri BUMN, Mustafa Abubakar dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Armida Alisyahbana, hari Senin lalu (4/7).
PT PAL Indonesia (Persero) adalah perusahaan perkapalan terbesar nasional yang telah berhasil memproduksi lebih dari 300 kapal komersial, 50 kapal perang berukuran mulai dari 1000DWT sampai dengan 50.000DWT. PT PAL juga telah mampu memproduksi
platform Offshore/Onshore untuk Pertamina maupun
Production Sharing Contractor.Produk-produk PT PAL, selain digunakan oleh TNI-Polri dan perusahaan nasional, juga telah menembus pasar Asia hingga Eropa. Saat ini PT PAL mampu memerankan sebagai tulang punggung Pertahanan khususnya TNI-AL terutama untuk pembangunan kapal perang, pemeliharaan, perbaikan kapal dan pemasangan senjata.
Kemarin, anggota Komisi VI DPR, Ecky Awal Muharram, kepada wartawan menekankan pentingnya peran koordinasi agar persoalan BUMN tidak berlarut-larut dan menambah biaya. Koordinasi pemerintah dalam merealisasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN itu dikhawatirkan terus lambat dan ditunda-tunda.
Ecky sendiri sepakat bahwa BUMN industri strategis seperti PT DI, PT PAL dan PT Pindad, yang kemarin disepakati mendapat kucuran, penting bagi kemandirian pertahanan nasional dan perlu diselamatkan. Hal ini, lanjut Ecky, juga berlaku untuk BUMN yang memiliki nilai strategis lain.
"Tapi harus jelas perhitungan bisnisnya, parameter keberhasilannya, jangan sampai memboroskan uang negara atas nama nasionalisme," jelas Ecky.
Karena, menurut anggota DPR dari Dapil Jawa Barat III ini, penetapan Bantuan Pemerintah Yang Belum Dijelaskan Statusnya (BPYBDS) saja mencapai Rp 45 triliun di APBN 2011, ditambah dana segar sebesar Rp 7,79 triliun di APBN 2012.
[ald]
