Berita

wapres boediono/ist

LSI Menunggangi Perasaan Umum, SBY yang Menggendong Dosa Boediono

SENIN, 27 JUNI 2011 | 10:43 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) lagi-lagi menohok kepemimpinan SBY. Setelah Partai Demokrat binaan SBY dianggap tidak lagi populer di kalangan rakyat banyak, kini LSI merilis angka 47,2 persen sebagai ukuran kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Sang Presiden.

Partai Demokrat "panas kuping". Mereka menyebut riset LSI terlalu tendensius, tak obyektif dan didramatisir. Bahkan, ada tuduhan bahwa survei LSI dipesan oleh lawan politik terkuat SBY. Tuduhan ini secara tak lansung mengarah ke Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

Memang, LSI pimpinan Denny JA tengah menangani order tokoh politik bersapaan Ical ini untuk membangun pencitraan di seluruh daerah di Nusantara. Kampanye citra Golkar dan Ical dekat dengan rakyat kecil sedang digenjot. Dugaan bahwa survei LSI ada di bawah kendali Golkar menguat setelah survei terakhir LSI menyatakan bahwa sebagian besar suara Demokrat yang hilang di daerah melimpah ke Partai warisan Orde Baru ini.


Politisi senior Partai Golkar yang juga wartawan senior, Zainal Bintang, membantah tegas tudingan itu. Menurutnya, dari sudut pandangnya sebagai pengamat komunikasi massa, tanpa ada survei LSI pun semua rakyat sudah cerdas mengetahui bahwa citra SBY dan Demokrat sedang "terjun bebas".

"Kalau saya sebagai pengamat politik dan orang media komunikasi massa tidak sependapat dengan tuduhan Golkar menunggangi LSI Denny JA. Yang benar adalah LSI menunggangi perasaan umum yang tak senang pada SBY dan itu seolah temuan riset dia saja. Padahal, siapapun yang melakukan survei pasti dapat hasil sama, SBY merosot," tutur Zainal Bintang kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (27/6).

Saat ini, isu siapa di belakang LSI bukanlah substansi. Bintang tegaskan, ada fakta umum yang akurat di lapangan bahwa kinerja pemerintahan SBY-Boediono mengecewakan.

"Lihatlah di media massa tanggapan masyarakat pada pemerintahnya dari berbagai sisi, terutama dari sisi pemberantasan korupsi. Kesimpulannya, SBY tidak satu kata dengan perbuatan," tegasnya.

Publik juga menemukan ketidaksinkronan perbuatan dan kata SBY soal perlindungan terhadap minoritas dalam rentetan kasus Amhamdiyah dan penutupan rumah ibadah.

"Dan dari sisi prestasi politik dia gagal membangun sebuah kekuatan politik di parlemen, buktinya ada desakan reshuffle empat menteri dan satu lembaga negara dari paripurna DPR," katanya.

Yang paling menunjukkan kegagalan SBY-Boediono, sebut Bintang adalah "monumen" Skandal Bank Century. Tidak tuntasnya skandal 6,7 triliun ini adalah penyebab terbesar masyarakat politik kecewa pada SBY.

"Dan SBY nekat memilih Boediono jadi Wapres, yang alami cacat bawaan dalam kasus itu. Dialah (Boediono) yang membuat citra SBY merosot. Bukan kinerja SBY saja yang tak maksimal, tapi juga pasangannya menjadi masalah besar," ujarnya.

Bintang ingatkan, Boediono adalah satu-satunya wakil presiden yang diadili dan dinyatakan tersangka dalam panggung politik Pansus dan paripurna DPR karena sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia dia bertanggungjawab dalam kucuran dana ke Century yang alirannya tidak jelas sampai sekarang.

"Itu kesalahan pertama SBY, memilih orang yang punya cacat bawaan. Kedua, kesalahan kedua, SBY memilih Boediono yang tidak punya kekuatan politik apapun di parlemen," urainya.

Dan terakhir, tegas tokoh MKGR ini lagi, memilih Boediono berarti memperkuat representasi kepemimpinan Jawa di Indonesia. Hal itu berbahaya dan mudah berubah jadi bola salju kekecewaan rakyat.

"Kesalahan SBY menggendong Boediono kemana-mana. Ini sangat serius," tekan Bintang.[ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya