Berita

presiden sby/ist

TKI DIPANCUNG

Kecepatan SBY Dikalahkan Anak SD!

SABTU, 25 JUNI 2011 | 09:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Respon pemerintah dalam kasus pemancungan TKI di Arab Saudi sangat lemah dan tidak mengandung terobosan.

"Responnya klasik. Waktu di Malaysia ada TKI bermasalah pemerintah bikin Satgas dan itu masih ada posko dan budgetnya di Menko Kesra. Lalu ada soal perdagangan manusia pemerintah bikin Satgas anti perdagangan manusia, masih ada di kementerian pemberdayaan perempuan. Padahal yang kita tunggu political action yang kongkrit," kata analis kebijakan publik Migrant Care, Wahyu Susilo, saat menjadi pembicara diskusi "Nasib Ruyati dan Harga Diri Negeri" di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (25/6).

Menurutnya, Presiden SBY kalah cepat dengan masyarakat Indonesia dalam menyikapi persoalan Ruyati binti Satubi.


"Ketika presiden prihatin, semua juga prihatin. Dan kalau dia protes keras Arab Saudi, dia kalah cepat dengan anak-anak SD di Situbondo," lanjutnya.

Wahyu mengatakan, seharusnya Presiden mengeluarkan protes keras dengan diikuti tindakan nyata pada negara yang sering melecehkan TKI terutama perempuan itu.

"Seharusnya SBY protes keras dan dalam 1x24 jam dia minta Dubes Arab Saudi harus tinggalkan Indonesia," tegasnya.

Dalam tata krama diplomatik, tindakan itu diperkenankan. Apalagi, saat ini terbukti bahwa Arab Saudi memang tak punya niat baik dalam kasus-kasus TKI.

"Sekarang kita tahu dia punya polemik dengan Menlu, tapi soal siapa yang bohong terkait permintaan maaf itu tetap saja itu menunjukkan keangkuhan Saudi Arabia. Sejak awal, tidak memberitahu pemerintah tentang pemancungan Ruyati saja dianggap sebagai kebenaran itu tak bisa kita tolerir," terangnya.[ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya