Berita

Jumlah Menteri yang Harus Dipecat Bertambah

RABU, 22 JUNI 2011 | 16:49 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Sudah saatnya Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet dan menaruh orang-orang yang mau serius bekerja untuk memperbaiki kondisi bangsa terkait dengan tugas pokok departemennya. Syarat itu harus dilakukan bila SBY mau melanjutkan kepemimpinan sampai 2014.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arif Poyuono. Kemarin DPR menyebut empat menteri yang harus diganti, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menag Suryadharma Ali (SDA), Menlu Marty Natalegawa, dan Mensos Salim Segaf Al Jufri. Arif menambahkan, tiga menteri lain yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Menkeu Agus Martowardojo. Selain itu, BNP2TKI yang saat ini masih dikepalai Jumhur Hidayat, wajib dibubarkan.

"Yang paling mencolok adalah Menakertrans yang tidak qualified, dia tak mengerti menciptakan lapangan kerja. Menaker kita ini cuma bisa mengirim TKI tanpa berpikir yang lain seperti transmigrasi yang terkait dengan pembukaan lapangan kerja," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu petang (22/6).


Sedangkan untuk BNP2TKI harus dibubarkan sehingga tidak perlu lagi negara memikirkan penempatan TKI di negara lain. Negara harus fokus memperluas kesempatan kerja pada rakyat yang menganggur.

"Buka saja perkebunan 1 juta hektar, rakyat bisa aman tidak disiksa, tidak diperkosa, tidak dipancung," tegasnya.

Arif menyebut jabatan menteri strategis yang dipegang Hatta Rajasa, Mustafa Abubakar dan Agus Martowardojo harus dialihkan ke para profesional yang mau tulus bekerja untuk rakyat.

"Mereka semua gagal menciptakan lapangan kerja. Apalagi Menko Perekonomian dan Menteri BUMN yang harus jadi lokomotif, Menkeu jangan cuma jadi kasir," tegasnya.
 
Arif mengakui reshuffle sebagai jalan keluar melakukan perbaikan. Tapi yang lebih penting adalah SBY mengubah kepribadiannya yang penakut dan peragu.

"Memang pribadi SBY peragu dan penakut, takut dijatuhkan partai-partai. Sebenarnya dia harus punya niat yang baik, bukan kekuasaan tapi bagaimana bekerja untuk rakyat. Katanya ekonomi maju kok makin hari bertambah jumlah TKI kita," tegasnya.[ald]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya