Berita

Jumlah Menteri yang Harus Dipecat Bertambah

RABU, 22 JUNI 2011 | 16:49 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Sudah saatnya Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet dan menaruh orang-orang yang mau serius bekerja untuk memperbaiki kondisi bangsa terkait dengan tugas pokok departemennya. Syarat itu harus dilakukan bila SBY mau melanjutkan kepemimpinan sampai 2014.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arif Poyuono. Kemarin DPR menyebut empat menteri yang harus diganti, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menag Suryadharma Ali (SDA), Menlu Marty Natalegawa, dan Mensos Salim Segaf Al Jufri. Arif menambahkan, tiga menteri lain yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Menkeu Agus Martowardojo. Selain itu, BNP2TKI yang saat ini masih dikepalai Jumhur Hidayat, wajib dibubarkan.

"Yang paling mencolok adalah Menakertrans yang tidak qualified, dia tak mengerti menciptakan lapangan kerja. Menaker kita ini cuma bisa mengirim TKI tanpa berpikir yang lain seperti transmigrasi yang terkait dengan pembukaan lapangan kerja," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu petang (22/6).


Sedangkan untuk BNP2TKI harus dibubarkan sehingga tidak perlu lagi negara memikirkan penempatan TKI di negara lain. Negara harus fokus memperluas kesempatan kerja pada rakyat yang menganggur.

"Buka saja perkebunan 1 juta hektar, rakyat bisa aman tidak disiksa, tidak diperkosa, tidak dipancung," tegasnya.

Arif menyebut jabatan menteri strategis yang dipegang Hatta Rajasa, Mustafa Abubakar dan Agus Martowardojo harus dialihkan ke para profesional yang mau tulus bekerja untuk rakyat.

"Mereka semua gagal menciptakan lapangan kerja. Apalagi Menko Perekonomian dan Menteri BUMN yang harus jadi lokomotif, Menkeu jangan cuma jadi kasir," tegasnya.
 
Arif mengakui reshuffle sebagai jalan keluar melakukan perbaikan. Tapi yang lebih penting adalah SBY mengubah kepribadiannya yang penakut dan peragu.

"Memang pribadi SBY peragu dan penakut, takut dijatuhkan partai-partai. Sebenarnya dia harus punya niat yang baik, bukan kekuasaan tapi bagaimana bekerja untuk rakyat. Katanya ekonomi maju kok makin hari bertambah jumlah TKI kita," tegasnya.[ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya