Berita

Jumlah Menteri yang Harus Dipecat Bertambah

RABU, 22 JUNI 2011 | 16:49 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Sudah saatnya Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet dan menaruh orang-orang yang mau serius bekerja untuk memperbaiki kondisi bangsa terkait dengan tugas pokok departemennya. Syarat itu harus dilakukan bila SBY mau melanjutkan kepemimpinan sampai 2014.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arif Poyuono. Kemarin DPR menyebut empat menteri yang harus diganti, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menag Suryadharma Ali (SDA), Menlu Marty Natalegawa, dan Mensos Salim Segaf Al Jufri. Arif menambahkan, tiga menteri lain yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Menkeu Agus Martowardojo. Selain itu, BNP2TKI yang saat ini masih dikepalai Jumhur Hidayat, wajib dibubarkan.

"Yang paling mencolok adalah Menakertrans yang tidak qualified, dia tak mengerti menciptakan lapangan kerja. Menaker kita ini cuma bisa mengirim TKI tanpa berpikir yang lain seperti transmigrasi yang terkait dengan pembukaan lapangan kerja," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu petang (22/6).


Sedangkan untuk BNP2TKI harus dibubarkan sehingga tidak perlu lagi negara memikirkan penempatan TKI di negara lain. Negara harus fokus memperluas kesempatan kerja pada rakyat yang menganggur.

"Buka saja perkebunan 1 juta hektar, rakyat bisa aman tidak disiksa, tidak diperkosa, tidak dipancung," tegasnya.

Arif menyebut jabatan menteri strategis yang dipegang Hatta Rajasa, Mustafa Abubakar dan Agus Martowardojo harus dialihkan ke para profesional yang mau tulus bekerja untuk rakyat.

"Mereka semua gagal menciptakan lapangan kerja. Apalagi Menko Perekonomian dan Menteri BUMN yang harus jadi lokomotif, Menkeu jangan cuma jadi kasir," tegasnya.
 
Arif mengakui reshuffle sebagai jalan keluar melakukan perbaikan. Tapi yang lebih penting adalah SBY mengubah kepribadiannya yang penakut dan peragu.

"Memang pribadi SBY peragu dan penakut, takut dijatuhkan partai-partai. Sebenarnya dia harus punya niat yang baik, bukan kekuasaan tapi bagaimana bekerja untuk rakyat. Katanya ekonomi maju kok makin hari bertambah jumlah TKI kita," tegasnya.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Main di Kandang PSIM, Persija Menang Telak 4-0

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19:49

Cukai MBDK Mulai Dipungut Semester II/2027, Target Rp1,7 Triliun

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19:30

DPR Ingatkan Bijak di Ruang Digital dan Cegah Perundungan Siber

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18:51

Ekspor Emas Anjlok, Bea Cukai Ungkap Perusahaan Tahan Pengiriman

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18:38

Usai Dilantik, Kapolda Metro Jaya Serap Aspirasi Insan Pers

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17:49

Pertamina Perkuat Ekosistem MyPertamina di MotoGP Mandalika

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17:30

Tegas dan Loyal, Demokrat: Tidak Ada Nama Selain Prabowo untuk Kontestasi 2029

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:36

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

YLBHI Minta Polresta Solo Hentikan Dugaan Kriminalisasi Kasus Perdata jadi Pidana

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15:36

Pertamina Perkuat Pengelolaan Sampah Mandalika Lewat Dukungan untuk Bank Sampah Putri Nyale

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15:09

Selengkapnya