TB Hasanuddin: Kasihan Presiden, Menlunya Lelet...

RMOL. Pada rapat dengar pendapat Komisi I dengan Kementerian Luar Negeri kemarin, ada tiga rekomendasi yang dihasilkan. Pertama, Komisi I DPR menyetujui pembayaran uang tebusan untuk Darsem binti Dawud, TKI yang membunuh majikannya karena pembelaan diri dari pemerkosaan, sebesar Rp 4,7 miliar.

Kedua, Pemerintah harus melancarkan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas eksekusi mati Ruyati binti Satubi yang tidak dikonfirmasi dahulu pada pihak Kedubes RI. Terakhir, meningkatkan kinerja peran dan perlindungan KBRI terhadap masyarakat Indonesia di luar negeri khususnya pada TKI.

Namun hal yang menarik lainnya dalam rapat itu adalah tuntutan mundur dari DPR terhadap Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa. Beebrapa anggota Komisi I termasuk Wakil Ketua Komisi I, Mayjen (Pur) TB Hasanuddin, meminta Marty mundur dari jabatannya.

"Saya melihat kinerja menteri dalam dua tahun belakangan ini sangat berbeda dengan di zaman Pak Hassan Wirajuda (mantan Menlu), khususnya dalam hal perlindungan terhadap warga negara, sangat lemah. Kasus- kasus besar malah pertama kali diangkat oleh pers dan LSM," terang TB soal permintaan mundur itu, kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (21/6).

Selain itu, dalam penanganan-penanganan perkara pun tidak pernah tuntas. TB memandang, masalah lemahanya diplomasi Indonesia berpangkal pada leadership (kepemimpinan) dan kebijakan. Dia ingatkan juga bahwa erlindungan pada WNI adalah isu sangat sensitif.

"Tapi Pak Marty mengeluh, katanya tuntutan rakyat dan DPR yang terlalu tinggi," katanya.

Dia mengacungkan jempol buat kerja-kerja Menlu dalam penyelenggaraan ajang-ajang internasional di Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Indonesia sukses menjadi tuan rumah seperti dalam KTT Gerakan Non Blok di Bali dan KTT ASEAN di Jakarta. Tapi dalam masalah perlindungan WNI di luar negeri selalu hasilnya jelek.

"Saya juga katakan, apa yang presiden sampaikan saat berpidato di sidang buruh internasional, di Jenewa merupakan harapan kita semua. Kebanggaan kita semua kalau SBY mendapat sambutan luar biasa dari banyak bangsa. Tapi empat hari kemudian kita dicederai dengan kasus Ruyati. Artinya pembantu presiden tidak mampu menjaga amanah presiden," tegasnya.

Karena itu, ditegaskan TB, desakan reshuffle (perombakan kabinet) menjadi kontekstual dan salah satu yang harus dipecat adalah Marty Natalegawa.

"Niat baik presiden itu harus diwujudkan para pembantu presiden. Pada tatanan konsep saya yakin SBY memiliki visi cukup baik tapi pembantunya engga ngeh, tidak segera merespon, tidak all out. Kasihan presiden kita itu. (Isu) reshuffle itu kontekstual sekarang," imbuhnya.[ald]