Berita

presiden sby/ist

Mengapa SBY Masih Bercokol di Partai yang Berkhianat?

SELASA, 21 JUNI 2011 | 11:12 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Slogan anti-korupsi yang selalu digembar-gemborkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jadi omong kosong belaka gara-gara kasus korupsi di dalam partai binaannya sendiri. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terus menerus melempar tuduhan yang, meminjam istilah Jimly Asshiddiqie, "melukai kanan kirinya".

Kemarin, melalui pesan singkat pada wartawan, Nazaruddin yang diduga masih berada di Singapura, menuduh kader Demokrat yang menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Mirwan Amir, sebagai aktor utama penerima aliran suap Sesmenpora dan membagikannya ke semua pimpinan Banggar.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring, Munatsir Mustaman, mengatakan, kisruh di Partai Demokrat dipastikan bakal sangat panjang juga membuang energi yang besar. Carut marut itu turut berpengaruh pada kinerja dan citra Presiden Yudhoyono yang adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Karena itulah wajar menguat desakan agar Presiden mengundurkan diri dari partai.


"Alangkah lebih baik dia (SBY) mundur dari Demokrat. Selama ini kan SBY gembar-gemborkan pemberantasan korupsi, tapi sekarang lihatlah partainya jadi sarang korupsi. Itu sangat bertolak belakang dengan apa yang ia perjuangkan," ujar Munatsir kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Selasa, 21/6).

Sungguh aneh bila Presiden mengkampanyekan pemberantasan korupsi tapi partai binaannya adalah sarang koruptor. Menurutnya, seharusnya Presiden memulai pemberantasan korupsi dari Demokrat sebagai bukti tegas bahwa slogan anti korupsi bukan omong kosong. Dan sebelum memulai, SBY terlebih dahulu keluar dari Demokrat agar tidak terjebak konflik kepentingan.

"Selama ada di dalam partai, konsentrasinya akan terpecah dan terseret konflik kepentingan anak buahnya," ujarnya.

Lagipula, Munatsir menambahkan, SBY sudah kehilangan pengaruh di dalam Demokrat. Kasus Nazaruddin menunjukkan dengan gamblang bahwa Demokrat terpecah-pecah. Faksi-faksi bertarung membawa kepentingan masing-masing dan SBY seperti kebingungan di tengah pertarungan kepentingan itu.

"Sebenarnya, SBY mulai kehilangan pengaruh karena faksi- faksi di dalam partai akan berjuang dengan kepentingan masing-masing dan bisa saja bertentangan dengan kepentingan SBY. Ingat, SBY tidak bisa mencalonkan diri lagi di Pilpres 2014, itu membuat di dalam Demokrat terjadi perpecahan yang hebat. Lebih baik dia keluar dari Demokrat," pungkasnya.[ald]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya