Pelecehan terhadap SBY Bagian dari Devide et Impera

RMOL. Pada 15 April lalu Serikat Pengacara Rakyat (SPR) telah mendaftarkan gugatan class action 235 juta rakyat Indonesia kepada harian The Age, harian The Sydney Morning Herald dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta terkait pemberitaan di dua media tersebut yang mendiskreditkan dan merusak citra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada edisi 11 Maret 2011.

Menurut Jurubicara SPR, Habiburokhman, berita tersebut berisikan informasi sekunder yang memang tidak layak untuk dipercaya dan diberitakan.

"Kedua media tersebut tak hanya memuat data-data bocoran dari Wikileaks, akan tetapi juga memuat tulisan yang bernada provokasi yang tidak dikutip dari Wikileaks," ujar Habiburokhman kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 18/6).

Bahkan, Habiburokhman dan rekan-rekannya menduga kuat bahwa berita tersebut merupakan provokasi yang merupakan bagian dari politik "devide et impera" yang dilatarbelakangi kepentingan bisnis imperialis dari Australia dan atau Amerika.

"Tujuan provokasi itu adalah menciptakan kekacauan dalam perpolitikan di Indonesia untuk kemudian semakin menguatkan cengkeram bisnis mereka di Indonesia," jelasnya.

Pada tanggal 21 Juni yang akan datang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menyidangkan perkara ini. Memang perlu waktu yang cukup lama yakni 3 bulan dari pendaftaran gugatan sampai sidang perdana dalam perkara ini mengingat domisili The Age dan Sidney Morning Herald yang di luar negeri. Pengiriman materi gugatan harus dilakukan secara bertahap melalui Departemen Luar Negeri, Konjen RI dan alamat kedua media tersebut.

"Kami menganggap gugatan ini tetap relevan karena para tergugat sudah jelas membuat berita yang menyudutkan Presiden SBY namun sama sekali tidak pernah meminta maaf. Dengan demikian hingga saat ini nama baik presiden SBY tetap tercoreng dan belum dipulihkan," tandasnya.[ald]