Berita

presiden sby/ist

YUDHOYONO ABUSED POWER

SBY Dilecehkan, Kekebalan AS Harus Dilucuti

KAMIS, 16 JUNI 2011 | 18:30 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Serikat Pengacara Rakyat (SPR) meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesampingkan kekebalan diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat mengingat dampak bocoran kawat diplomatik mereka di Wikileaks sangat buruk bagi Indonesia.

"Dalam kondisi tertentu memang kekebalan diplomatik bisa dikesampingkan seperti dalam kasus pengenaan pajak kemacetan kota London sewaktu Obama berkunjung ke Inggris beberapa minggu lalu," ujar Jurubicara SPR, Habiburokhman, kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (16/6).

Selain itu, SPR mengklaim sudah mendapatkan dukungan dari ribuan orang di seluruh Indonesia yang bersedia berpartisipasi sebagai wakil kelas dalam gugatan kepada Kedubes AS, The Age Company Ltd dan The Sydney Morning Herald.


Gugatan class action SPR akan menjalani sidang perdana pada Selasa pekan depan (21/6) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu terkait tuduhan dua media massa Australia di atas terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Tuduhan itu berdasar berita dari kawat diplomatik Kedubes AS yang bocor dan dimuat di laman WikiLeaks. Bahkan, media massa Australia itu tidak sekadar mengutip dari laman WikiLeaks, tapi juga menambah kalimat-kalimat yang mendiskreditkan Presiden Republik Indonesia.

Langkah hukum di atas ini sangat berbeda dengan Presiden SBY yang secara langsung dicemarkan nama baiknya dan keluarganya. Presiden tidak akan menggugat dua koran Australia, The Age dan Sydney Morning Herald, yang memuat isi kawat diplomatik Kedubes AS. Menurut SBY, kasus ini sudah selesai.[ald]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya