Berita

ilustrasi

Data Rumah Tangga Miskin Bulog Tidak Berubah Selama Tiga Tahun

SELASA, 14 JUNI 2011 | 18:43 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Dalam rapat kerja antara Bulog dan Komisi IV DPR Kamis pekan lalu (9/6) terungkap bahwa data rumah tangga miskin (RTM) yang menjadi rumah tangga sasaran (RTS) penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dalam tiga tahun yaitu mulai tahun 2010, 2011 dan 2012 berada di angka yang sama yaitu 17.488.007 Kepala Keluarga (KK).

Tahun 2010, Bulog telah menyalurkan raskin sebesar 3.074.003 dengan rincian alokasi raskin per RTS sebanyak 13 kg/bulan (selama 5 bulan) dan 15kg/bulan (selama 7 bulan) serta penyaluran raskin ke-13 pada bulan Desember 2010. Tahun 2011 Bulog telah melakukan realisasi penyaluran Raskin per 8 Juni 2011 sebesar 1,397 juta ton atau 99 persen dari rencana sebesar 1,315 juta ton, sedangkan untuk rencana anggaran raskin tahun 2012 Bulog mengajukan anggaran sebesar 15,9 triliun dengan alokasi 15 kg/RTS/bulan dengan durasi 12 bulan sedangkan harga tebus di titik distribusi sebesar Rp 1.600/kg.

Anggota  Komisi IV DPR, Rofi Munawar, mengeritisi, data RTS yang tidak berubah selama tiga tahun ini bisa menjadikan penyaluran raskin tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Bisa jadi dalam sebuah kelurahan atau desa terdapat pengurangan jumlah rumah tangga miskin atau sebaliknya terjadi penambahan jumlah rumah tangga miskin.


"Statisnya data RTS yang dimiliki oleh Bulog ini sangat memprihatinkan, padahal bila melihat data sejak tahun 2005  terus terjadi update terkait RTS, misalkan tahun 2007 RTS mencapai 15,7 juta KK, tahun 2008 mencapai 19,1 juta KK dan tahun 2009 RTS di angka 18,4 juta KK," tegas Rofi di gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/6).

Direktur Bulog yang menempatkan Bulog hanya sebatas pelaksana dan hanya menerima kebijakan data RTS yang tidak boleh berubah sejak tahun 2010 hingga 2012 tersebut dari Menko Kesra dinilai tidak terlalu tepat. Karena Bulog sebagai pelaksana public service obligation (PSO) dari pemerintah terkait masalah pangan dengan anggaran yang sangat besar, seharusnya bisa memberikan pertimbangan serta input terkait kondisi lapangan terkait tidak sinkronnya data rumah tangga miskin.

Perlu digarisbawahi bahwa BPS tahun 2010 mengatakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237 juta jiwa dengan angka kemiskinan 31,02 juta jiwa, sedangkan menurut Menko Ekuin akhir Januari 2011 angka kemiskinan meningkat menjadi 31,6 juta jiwa.

Rofi mengingatkan, pembaharuan data harus terus dilakukan setiap tahunnya agar penyaluran Raskin tepat sasaran dan pemerintah tidak terkesan asal-asalan dalam menyalurkan Raskin. BPS sebagai pihak yang selama ini menyediakan data utama jumlah rumah tangga miskin, selayaknya memperbarui serta memverifikasi data setiap tahun mengingat angka kemiskinan selalu berubah secara dinamis.[ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya