Berita

marwan batubara/ist

Bukan Agus Martowardojo, Darwin Zahedy Saleh yang Seharusnya Mundur

SELASA, 14 JUNI 2011 | 14:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Desakan agar Menteri Keuangan Agus Martowardjoyo mundur dikaitkan dengan banyak kasus, termasuk megaskandal danatalangan Bank Century dan keputusan pemerintah pusat membeli tujuh persen saham Newmont Nusa Tenggara (NNT) senilai 246,8 juta dolar AS.

Menurut Marwan Batubara dari Indonesian Resources Studies, desakan agar Agus Martowardojo terlalu berlebihan. Dia curiga ada muatan politis. Menurut Marwan sama sekali tidak ada alasan memojokkan Agus dalam skandal Bank Century. 

Dua orang yang paling pantas jadi sasaran gugatan publik dalam keputusan bailout Centyury adalah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono. Sementara Agus Martowardojo saat itu hanya menjabat Direktur Utama Bank Mandiri yang hadir dalam rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 

Dalam kasus saham NNT Agus tidak pantas disalahkan."Orang melihat dia (Menkeu) ngotot membeli saham Newmont yang tujuhpersen. Padahal, kalau menurut kontrak karya tidak ada pelanggaran yang dia lakukan. Di sisi lain investasi tambang sangat menguntungkan karena dalam waktu enam tahun uang yang diinvestasikan bisa kembali," jelas Marwan saat dihubungi Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 14/6).

Menurutnya, mengelola perusahaan melalui pemilikan saham adalah satu-satunya langkah yang harus ditempuh jika negara ingin menguasai dan memanfaatkan kekayaan alam secara optimal sesuai konstitusi. Maka aneh jika DPR terkesan menghambat pembelian tujuh persen saham NNT itu. Di sisi lain, daerah sangat dirugikan dalam kerja sama dengan Multicapital (Grup Bakrie) karena pola bagi hasil dan peran yang tidak optimal. Karena itu, seluruh saham divestasi NNT (24 persen dan 7 persen) seharusnya  dikordinasikan dan dimiliki bersama oleh pemerintah pusat dengan daerah tanpa melibatkan swasta.

"Saya kurang setuju Menkeu mundur. Yang saya setuju kalau Menteri ESDM (Darwin Zahedy Saleh) mundur. Tuntutan Menkeu mundur bisa lebih pada kepntingan politik daripada kepentingan objektif sejahterakan rakyat. Desakan ini juga semaki menjadi-jadi karena menteri Agus sendiri sudah katakan siap mundur kalau terus didesak. Jadi memang kelihatan dia tidak ngoyo dengan jabatan," tegasnya. [ald]


Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya