RMOL. Tidak perlu menunggu hasil survei pun secara secara sederhana dapat diambil kesimpulan bahwa deretan perkara korupsi yang melibatkan para petinggi Partai Demokrat pasti menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada partai pemenang Pemilu 2009 itu.
Dan dalam perpolitikan, pasti ada kepentingan yang diuntungkan dari keterpurukan pihak lain. Dalam konteks penurunan kepercayaan publik pada Demokrat, semua partai politik di parlemen ikut menikmatinya terutama partai menengah yang baru eksis di parlemen.
"Hasil survei LSI yang baru itu hanya menegaskan saja fakta bahwa rakyat benar-benar muak dengan tingkah elit politik di Demokrat karena dipersepsikan melindungi barisan koruptor. Namun kalau dibilang hanya Golkar yang diuntungkan, itu tidak benar juga," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Munatsir Mustaman, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu, Senin (13/6).
Menurutnya, partai-partai politik sedang dalam masa konsolidasi yang kuat. Jika popularitas Golkar naik, itu adalah hal alamiah karena Partai Golkar-lah yang selama ini gencar mengkritik Demokrat terutama dalam perkara eks Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
"Sebenarnya semua partai diuntungkan kalau dia konsolidasi dan tetap jaga
image. Tapi jangan berharap banyak, karena masyarakat menganggap bahwa semua partai politik diisi kader bermasalah, termasuk kader-kader Golkar di daerah," terangnya.
Sedangkan, partai menengah ke bawah seperti Partai Gerindra dan Partai Hanura diprediksi pintar mengambil peluang dengan menggencarkan pengkaderan dan pendidikan di daerah-daerah.
"Kalau itu terus dijalankan mereka, partai menengah ke bawah ini, yang akan dianggap bersih oleh masyarakat," jelasnya.
Sementara, posisi partai-partai politik rekan koalisi pemerintah, selain Golkar, dalam keadaan terjepit terimbas penurunan kredibilitas Demokrat. Posisi terjepit itu diperparah dengan adanya kontrak koalisi baru yang lebih ketat.
"Apalagi sudah ada kesepatakan koalisi baru. Mereka enggak akan mengkritisi Demokrat. Kalau mereka berani mengkritisi, sanksi akan kembali ke kontrak koalisi. Saya kira mereka tidak akan berani keluar dari koalisi karena bakal kehilangan posisi strategis di kementerian kabinet," ujarnya seraya menambahkan bahwa anggaran masuk ke partai akan terancam jika posisi strategis menteri-menteri kabinet dilepas.
[ald]
