SBY di Antara Ibu Ani, Politik Dinasti, dan Legasi Demokrasi

ADA yang tidak biasa dalam pidato Presiden SBY pada Presidential Lecture di arena Young Leader Foum 2011 di Jakarta, Kamis, 9 Juni lalu.

Di bagian pembuka pidato, SBY memperkenalkan diri sebagai Presiden RI yang dipilih rakyat dalam pilpres 2004 dan 2009. Dia juga mengatakan dirinya tidak akan mencalonkan diri pada pilpres mendatang.

Selain itu, istri dan anak-anak SBY pun, disebutkannya, tidak akan mencalonkan diri pada pilpres 2014. Tidak hanya itu, SBY pun mengatakan tidak sedang mempersiapkan siapapun untuk dicalonkan dalam pilpres 2014.

“Biarlah rakyat dan demokrasi yang berbicara pada tahun 2014 mendatang,” ujarnya sambil menambahkan walau demikian setiap orang memiliki hak dan peluang untuk mencalonkan diri sebagai presiden RI.

Menurut hemat penulis, sikap SBY ini sudah benar. Dia dapat memahami bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki trauma dengan kekuasaan yang walau disebut tidak tak terbatas namun pada praktiknya di masa lalu menjadi tak terbatas sama sekali.

SBY juga bisa menangkap kekhawatiran masyarakat terhadap politik dinasti seperti yang berkembang di banyak negara, khususnya di kawasan Timur Tengah. Di negara-negara itu kekuasaan menjadi milik hanya segelintir orang dalam klan keluarga tertentu. Dan seperti yang dinyatakan oleh Lord Acton pada suatu ketika, power tends to corrupt, therefore absolute power corrupts absolutely, maka di negara-negara itu penumpukkan kekuasaan di satu keluarga besar meninggalkan jejak kemiskinan dan penderitaan yang begitu jelas dan tak terbantahkan di kalangan rakyat kebanyakan.

Terbukti, kini negara-negara yang dikuasai oleh segelintir keluarga tersebut sedang berhadapan dengan gelombang ketidakpuasan rakyat semesta. Di Tunisia, Ben Ali melarikan diri. Di Mesir, Husni Mubarak terjungkal. Di Libya, Muammar Khadafi semakin tersudutkan. Di Aljazair yang dikuasai rezim militer, Bouteflika kehilangan dukungan. Di Yaman, Saleh terluka ketika istananya diserang kelompok oposisi. Di Suriah, Bashar Al Ashad pun menghadapi persoalan yang kurang lebih sama.

Menurut hemat penulis, bukan politik dinasti yang haram. Melainkan, kesewenang-wenangan seorang pemimpin itulah yang sesungguhnya haram. Walau dipilih dalam pemilihan umum sekalipun, bila seorang pemimpin tidak amanah, maka dia dapat dikatakan melakukan perbuatan yang haram.

Politik dinasti tidak haram selagi UU dan hukum dijadikan pegangan, dan selagi elit pemimpin memiliki karakter yang terpuji, bertanggung jawab dan amanah terhadap kekuasaan yang dipercayakan rakyat kepada dirinya. Elit pemimpin yang tidak mengintimidasi, tidak memanipulasi, tidak menumpuk kekuasaan dan harta hanya pada golongannya saja, tidak memiskinkan rakyat, itulah yang dicari.

Politik dinasti di negara-negara Barat, bahkan Amerika Serikat sekalipun bukanlah hal yang aneh. Itu sebabnya kita mengenal beberapa dinasti keluarga politik di Amerika Serikat. Ada dinasti Kennedy, dinasti Long, dinasti Lees, dinasti Roosevelt, dan tentu saja dinasti Bush.

Sejarah Amerika Serikat memperlihatkan, hanya dinasti-dinasti yang amanah yang mendapatkan tempat terhormat di hati rakyat.

Satu hal yang juga dapat dipelajari dari dinasti politik di Amerika Serikat, kehadiran mereka di pusat kekuasaan berawal dari bawah.

Mengapa?

Karena mereka menyadari bahwa semua warganegara memiliki hak yang sama, termasuk hak politik untuk memilih pemimpin dan dipilih sebagai pemimpin.

SBY pun tampaknya memahami salah satu hak dasar itu. Itulah sebabnya, pada kalimat akhir di bagian “perkenalan” SBY juga mengatakan, siapapun memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Prinsip dasar ini sesungguhnya juga berlaku bagi Ibu Ani Yudhoyono dan anak-anak SBY. Bila mereka memiliki kemauan dan kemampuan, mereka tetap dapat mencalonkan diri. Kalau mereka tidak diperbolehkan maju hanya karena mereka memiliki hubungan keluarga dengan SBY, maka itu artinya hak dasar mereka dalam bidang politik dikebiri.

Tetapi, bisa jadi Ibu Ani Yudhoyono memang tak ingin mencalonkan diri sebagai presiden.

Kalau benar demikian, menurut hemat penulis, akan lebih elok bila pernyataan itu disampaikan SBY dan Ibu Ani Yudhoyono dalam kesempatan yang sama.

Untuk memberikan kesan positif dan kontruktif, Ibu Ani Yudhoyono dapat berkata, misalnya: “Saya sudah cukup mendampingi suami saya selama dua periode. Dan kami ingin ada kepemimpinan baru di negara ini untuk melanjutkan sejarah gemilang Indonesia.”

Bisa jadi juga, SBY menyadari bahwa di negara yang baru mengecap demokrasi otentik seperti Indonesia ini, praktik politik yang terlihat seperti politik dinasti justru dapat merusak proses pembangunan demokrasi.

Pada kenyataannya, demokratisasi, desentralisasi, dan distribusi kekuasaan di beberapa daerah saat ini memperlihatkan praktik politik dinasti yang mencengangkan dan tidak masuk akal. Ada walikota yang setelah tak dapat dipilih menjadi walikota lagi, akhirnya maju sebagai wakil walikota. Ada kepala daerah yang mewariskan kekuasaannya kepada sang istri. Dan berbagai praktik politik dinasti lain yang mencengangkan kita semua. Umumnya praktik politik dinasti di beberapa daerah itu memalukan karena dilakukan bersamaan dengan kegagalan elit mensejahterakan rakyat.

Dalam keadaan normal, pernyataan SBY bahwa istri dan anak-anaknya tidak akan menjadi capres dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak dasar politik yang dimiliki oleh setiap manusia. Namun, dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia, pernyataan SBY itu bisa saja dianggap sebagai wujud dari komitmen SBY dalam membangun legasi demokrasi yang otentik, yang memberikan kesempatan kepada warganegara lain di luar keluarga dan klan politiknya. Untuk hal kedua ini, SBY pantas diberi acungan jempol.

SBY memang seakan sedang membangun rumah baru, dan dalam proses pembangunan itu ia menghadapi begitu banyak benturan. Dukungannya yang diberikannya kepada komisi-komisi negara yang dibentuk melalui konstitusi sejauh ini masih dipenuhi berbagai irregularity dan kejanggalan-kejanggalan. Dukungan yang diberikannya kepada parlemen yang kuat pun tidak begitu banyak mewarnai atmosfir politik parlementaria kita yang semakin centang perenang. [***]