Naikkan Anggaran Lemhannas dan Wantannas, Kenapa Tidak?

RMOL. DPR memberikan apresiasi atas pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) selama empat tahun berturut-turut.

Namun di sisi lain, DPR juga menyayangkan sikap pemerintah yang kurang memberikan apresiasi dalam bentuk peningkatan anggaran yang signifikan untuk menunjang kerja dan kinerja kedua lembaga yang prestisius ini. 

"Pemerintah kurang memberikan apresiasi kepada Lemhanas dan Wantannas dalam bentuk peningkatan anggaran, terbukti pemerintah hanya meningkatkan anggaran Lemhannas sebesar 0,21 persen. dan sebesar 2,5 persen dari APBN 2011,” jelas anggota Komisi I DPR, Muhammad Syahfan Badri Sampurno, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/6).

Dalam pandangan Legislator PKS ini, seharusnya pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada kedua institusi ini, bukan saja sebagai reward atas prestasi opini WTP dari BPK saja, tapi yang jauh lebih penting adalah kedua institusi inilah yang diharapkan mampu memberikan gagasan, pemikiran maupun kegiatan yang dapat menjawab dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara

"Lemhannas dan Wantannas berperan strategis dalam menghadapi tantangan yang mengancam ideologi bangsa seperti terorisme dan radikalisme. Harusnya pemerintah memperhatikan hal ini," ujar Syahfan yang juga adalah Ketua DPP PKS Bidang Pemenangan Pemilu ini.

Anggota DPR  dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu ini mengusulkan solusi untuk meningkatkan anggaran Lemhannas dan Wantannas dengan menjajaki peluang anggaran dari sektor pendidikan. Sesuai perintah UU bahwa pemerintah wajib memberikan 20 persen APBN untuk pendidikan. Menurut Syahfan, kegiatan yang dijalankan Lemhannas selama ini berupa pendidikan, latihan, penyiapan pemimpin nasional, dan program serupa lainnya merupakan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam wilayah pendidikan.

"Saya menilai, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Lemhannas dan Wantannas masuk dalam wilayah pendidikan, oleh karena itu seharusnya mendapat alokasi dana 20 persen dari APBN,” pungkas Syahfan.[ald]