Berita

Patrialis Akbar

Wawancara

WAWANCARA

Patrialis Akbar: Kami Menunggu Informasi dari Thailand­­ & Kamboja­­

SELASA, 07 JUNI 2011 | 06:23 WIB

RMOL. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar mengaku tidak mengetahui keberadaan Nunun Nurbaeti, apakah di Singapura, Thailand, atau Kamboja.

“Ditjen Imigrasi sudah mela­porkan penarikan paspor Nunun ke Duta Besar RI di Singapura dan Thailand. Saat ini, kami me­nunggu kepastian di mana posisi Nunun berada, apakah di Singa­pura, Thailand, atau Kamboja. Kami masih menunggu informasi dari negara tersebut,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, belum lama ini.

Seperti diketahui, Nunun di­tetapkan KPK sebagai tersangka cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia, Februari lalu. Dia diduga berperan menyebarkan puluhan lembar cek pelawat ber­nilai Rp 24 miliar kepada 25 anggota DPR periode 1999-2004 terkait pemilihan Miranda S Goeltom sebagai DGS BI.


  Istri bekas Wakapolri Adang Daradjatun itu meninggalkan Indonesia dan lama tinggal di Singapura. Nunun berkali-kali dipanggil untuk diperiksa KPK, namun selalu mangkir dengan alasan sakit ‘lupa’ berat.

Patrialis selanjutnya mengata­kan, sebenarnya mudah untuk mengetahui keberadaan Nunun, jika memang benar berada di Thailand. Sebab, Indonesia me­miliki hubungan kerja sama dengan Thailand. Untuk mende­teksi kapan dia masuk atau ke­luar, itu tidak sulit.

“Kalau memang sudah keta­huan, misalnya di Thailand, se­betulnya KPK bisa minta bantuan Menhuk HAM untuk ekstradisi melalui MLA (Mutual Legal Assistance). Sebab, paspor sudah dicabut, maka negara yang ber­sangkutan bisa mendeportasi,” tegasnya.

Berikut kutipan selengkapnya:
Kondisi persisnya di mana Nunun kini berada?
Pemerintah belum memasti­kan. Yang jelas, Bu Nunun pernah keluar dari Thailand, tujuannya ke Pnom Penh. Itu saja informasi yang kita dapat. Tapi sekarang Bu Nunun di mana, kita nggak tahu.

Kapan Nunun keluar dari Thailand?
Keimigrasian Thailand men­catat, Nunun keluar dari Thailand ke Pnom Penh, Kamboja, tanggal 23 Maret lalu. Sampai sekarang ma­sih ada di Pnom Penh atau nggak, kami nggak tahu. Tapi, itulah informasi yang kami terima.

Bukankan paspornya sudah dicabut?
Seperti yang saya katakana tadi, informasi dari imigrasi, Nunun ada di Phnom Penh, Kam­boja, pada tanggal 23 Maret 2011. Waktu itu paspornya belum dicabut.

Informasi terakhir?
Hingga sekarang, pemerintah belum mendapat informasi lagi mengenai keberadaan Nunun. Dia masih di Kamboja atau tidak, kami belum tahu, karena belum ada informasi dari keimigrasian Kam­boja. Minta data-data di negara orang kan juga tidak mudah.

Apakah surat pencabutan paspor itu sudah diberikan ke­pada Nunun?
Surat pencabutan paspor itu, memang belum kami berikan kepada Nunun. Surat tersebut sudah diberikan kepada peme­rintah yang bersangkutan, yakni Thailand dan Singapura.

Apa itu saja yang dilakukan?
Tidak dong. Kami terus beru­paya untuk mengetahui kebera­daan Nunun. Pemerintah tetap memfasilitasi agar kembali ke tanah air. Sebab, dia masih ter­catat sebagai WNI (Warga Ne­gara Indonesia) meski paspor­nya sudah dicabut.

Bagaimana cara memulang­kannya?
Kalau dia mau pulang, dia tinggal memberitahu orang ke­dutaan. Setelah dia melapor ke kedutaan, pihak kedutaan dapat langsung memulangkannya ke Tanah Air.

Mengenai keberadaan Mo­ham­mad Nazaruddin...
Sampai saat ini, kami juga belum mengetahui keberadaan M Nazarudin. Lagi pula, status hu­kum mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itukan berbeda dengan Nunun. Namun, kalau kami diminta untuk memfasi­litasi, ya akan kami lakukan. Prinsipnya, kami siap saja untuk melaksanakan tugas.

Begaimana dengan koruptor yang berada di luar negeri?
Seperti yang saya katakan tadi, prinsipnya kami siap dalam me­laksanakan tugas. Jadi, kalau memang diminta, ya akan lang­sung kami jalankan.   [RM]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya