Berita

HMI: Cabut Izin Freeport Cs!

SABTU, 04 JUNI 2011 | 10:53 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pemahaman kapitalisme sistem industrialisasi merupakan ideologi yang menyebabkan segala kerusakan alam. Maka itu wajib bagi semua kalangan masyarakat untuk membangun pemahaman yang serasi dengan alam.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Lingkungan Hidup Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Burhanuddin Arifin, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (4/6). Pernyataan itu disampaikannya terkait Hari Lingkungan Hidup yang diperingati esok (5 /6). Pelaksanaan hari lingkungan hidup diharapkan dapat mengubah kesadaran manusia akan pentingnya keberlanjutan alam, mempertahankan kelestarian dari kehancuran dan kepunahan.  

PB HMI menyayangkan perkembangan zaman tidak berpihak kepada alam karena diekploitasi melewati batas kelestarian sehingga terjadilah kepunahan. Industrialisasi aspek  kehidupan merupakan sebab kerusakan alam.


"Pertambangan emas PT Freeport telah menghancurkan alam dan kultur masyarakat Papua, PT Newmont, PT lapindo, PT Antam, PT Adaro, KPC dan pertambangan lainnya telah melanggar UU Lingkungan baik standar nasional maupun internasional," terang Burhanuddin.

Oleh karenanya, HMI menuntut pemerintah dalam hal ini SBY-Boediono mencabut izin perusahaan PT Freeport, PT Newmont, PT Lapindo, PT Antam, PT Adaro, KPC dan Sugar Company dan mencabut UU yang tidak pro-lingkungan.

"Kami juga menuntut pemerintah menyelesaikan kasus Lapindo hingga tuntas dan menghukum Bakrie Group sebagai pelaku utama," ucapnya.

Dan, HMI mengimbau semua kalangan untuk segera melakukan rehabilitasi lingkungan sesuai dengan budaya setempat.

Tuntutan HMI ini seakan menyambut janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang untuk pertama kalinya mengutarakan niat meninjau kembali atau renegosiasi kontrak-kontrak di bidang ekonomi bisnis dengan pihak swasta atau asing.

"Ini saya katakan pertama kalinya. Pemerintah sedang melakukan review, one by one.
Apakah kontrak-kontrak di dunia bisnis dan ekonomi, termasuk investasi dari perusahaan-perusahaan negara sahabat itu, betul-betul adil dan logis," ujar SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (1/6).[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

UPDATE

Persib Naik Peringkat Usai Tahan Imbang Dewa United

Senin, 12 Oktober 2026 | 02:20

Menata Kembali Pendidikan Kita

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:58

Koperasi di Bima Sukses Produksi Garam Merah Putih

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:35

Golkar Perkenalkan Sistem Dapil Nasional, Begini Penjelasannya

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:15

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Paradoks Kebijakan Pertahanan Negara

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:48

Baintelkam Polri Alami Perombakan di Era Suyudi

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:20

Taruna Merah Putih Gelar Taman Talks Kupas Masa Depan Kerja di Era AI

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:45

Polemik Revitalisasi Taman Coatesville, Warga Protes Bangunan 480 Meter Persegi

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:33

Pangandaran Run 2026 Rajut Kebersamaan TNI dan Rakyat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:18

Manggala Agni Turun Tangan Padamkan Karhutla yang Mendekati Permukiman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:07

Selengkapnya