Berita

HMI: Cabut Izin Freeport Cs!

SABTU, 04 JUNI 2011 | 10:53 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pemahaman kapitalisme sistem industrialisasi merupakan ideologi yang menyebabkan segala kerusakan alam. Maka itu wajib bagi semua kalangan masyarakat untuk membangun pemahaman yang serasi dengan alam.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Lingkungan Hidup Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Burhanuddin Arifin, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (4/6). Pernyataan itu disampaikannya terkait Hari Lingkungan Hidup yang diperingati esok (5 /6). Pelaksanaan hari lingkungan hidup diharapkan dapat mengubah kesadaran manusia akan pentingnya keberlanjutan alam, mempertahankan kelestarian dari kehancuran dan kepunahan.  

PB HMI menyayangkan perkembangan zaman tidak berpihak kepada alam karena diekploitasi melewati batas kelestarian sehingga terjadilah kepunahan. Industrialisasi aspek  kehidupan merupakan sebab kerusakan alam.


"Pertambangan emas PT Freeport telah menghancurkan alam dan kultur masyarakat Papua, PT Newmont, PT lapindo, PT Antam, PT Adaro, KPC dan pertambangan lainnya telah melanggar UU Lingkungan baik standar nasional maupun internasional," terang Burhanuddin.

Oleh karenanya, HMI menuntut pemerintah dalam hal ini SBY-Boediono mencabut izin perusahaan PT Freeport, PT Newmont, PT Lapindo, PT Antam, PT Adaro, KPC dan Sugar Company dan mencabut UU yang tidak pro-lingkungan.

"Kami juga menuntut pemerintah menyelesaikan kasus Lapindo hingga tuntas dan menghukum Bakrie Group sebagai pelaku utama," ucapnya.

Dan, HMI mengimbau semua kalangan untuk segera melakukan rehabilitasi lingkungan sesuai dengan budaya setempat.

Tuntutan HMI ini seakan menyambut janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang untuk pertama kalinya mengutarakan niat meninjau kembali atau renegosiasi kontrak-kontrak di bidang ekonomi bisnis dengan pihak swasta atau asing.

"Ini saya katakan pertama kalinya. Pemerintah sedang melakukan review, one by one.
Apakah kontrak-kontrak di dunia bisnis dan ekonomi, termasuk investasi dari perusahaan-perusahaan negara sahabat itu, betul-betul adil dan logis," ujar SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (1/6).[ald]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya