Berita

HMI: Cabut Izin Freeport Cs!

SABTU, 04 JUNI 2011 | 10:53 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pemahaman kapitalisme sistem industrialisasi merupakan ideologi yang menyebabkan segala kerusakan alam. Maka itu wajib bagi semua kalangan masyarakat untuk membangun pemahaman yang serasi dengan alam.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Lingkungan Hidup Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Burhanuddin Arifin, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (4/6). Pernyataan itu disampaikannya terkait Hari Lingkungan Hidup yang diperingati esok (5 /6). Pelaksanaan hari lingkungan hidup diharapkan dapat mengubah kesadaran manusia akan pentingnya keberlanjutan alam, mempertahankan kelestarian dari kehancuran dan kepunahan.  

PB HMI menyayangkan perkembangan zaman tidak berpihak kepada alam karena diekploitasi melewati batas kelestarian sehingga terjadilah kepunahan. Industrialisasi aspek  kehidupan merupakan sebab kerusakan alam.


"Pertambangan emas PT Freeport telah menghancurkan alam dan kultur masyarakat Papua, PT Newmont, PT lapindo, PT Antam, PT Adaro, KPC dan pertambangan lainnya telah melanggar UU Lingkungan baik standar nasional maupun internasional," terang Burhanuddin.

Oleh karenanya, HMI menuntut pemerintah dalam hal ini SBY-Boediono mencabut izin perusahaan PT Freeport, PT Newmont, PT Lapindo, PT Antam, PT Adaro, KPC dan Sugar Company dan mencabut UU yang tidak pro-lingkungan.

"Kami juga menuntut pemerintah menyelesaikan kasus Lapindo hingga tuntas dan menghukum Bakrie Group sebagai pelaku utama," ucapnya.

Dan, HMI mengimbau semua kalangan untuk segera melakukan rehabilitasi lingkungan sesuai dengan budaya setempat.

Tuntutan HMI ini seakan menyambut janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang untuk pertama kalinya mengutarakan niat meninjau kembali atau renegosiasi kontrak-kontrak di bidang ekonomi bisnis dengan pihak swasta atau asing.

"Ini saya katakan pertama kalinya. Pemerintah sedang melakukan review, one by one.
Apakah kontrak-kontrak di dunia bisnis dan ekonomi, termasuk investasi dari perusahaan-perusahaan negara sahabat itu, betul-betul adil dan logis," ujar SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (1/6).[ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya