RMOL. Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) justru menambah daftar persoalan yang tidak substantif membicarakan peningkatan mutu pendidikan. Disisi lain, UN malah mendatangkan masalah baru seperti perilaku dan budaya ketidakjujuran yang menebar di wilayah pendidikan.
Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Puti Guntur Soekarno dalam keterangan yang diterima Rakyat Merdeka Online, Senin (2/5).
“Seperti yang tampak dalam pelaksanaan UN tahun ini. Kecurangan seperti mencontek kerap terjadi. Bahkan praktek ini sering dibantu oleh pihak pengawas,†ujar Ketua Departemen Organisasi DPP DPI Perjuangan ini.
Budaya ketidakjujuran, imbuh Puti, berbahaya bagi generasi kedepan. Dan sangat wajar Ujian Nasional perlu ditinjau ulang, sebab hakikatnya pendidikan untuk mebangun karakter manusia yang unggul yang beradab dan maju.
Selain itu, pendidikan Indonesia semakin mengadopsi paham
free fight liberalism dapat melunturkan jiwa dan semangat gotong royong.
"Ini menjadi contoh bentuk kegagalan dan akibat salah arah pendidikan di Indonesia sehingga tidak mampu melindungi peserta didiknya dan membangun karakter kepribadian nasional Indonesia," tambahnya lagi.
Selain itu, lanjut Puti, kesenjangan atas akses pendidikan di Indonesia terlihat dengan belum meratanya tenaga pendidik di Indonesia. "Jumlah guru seluruhnya mencapai 2,6 juta orang, Namun pemerataan guru tidak terjadi secara maksimal. Di daerah terpencil jumlah guru hingga 60 persen. Sementara di tingkat nasional, terjadi kelebihan jumlah guru sampai 55 persen," jelasnya.
Puti menambahkan, wajah pendidikan Indonesia juga masih dicoreng dengan tingginya angka siswa putus sekolah.
"Sampai saat ini terdapat sekitar 11juta anak usia putus sekolah di Indonesia. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah karena praktek komersialisasi pendidikan di Indonesia dengan dibiarkan," demikian Puti.
[arp]
