Berita

ilustrasi

PEMBAJAKAN SINAR KUDUS

Jenderal TB: Pemerintah Cuma Punya Dua Pilihan

RABU, 13 APRIL 2011 | 17:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pemerintah sangat lambat dalam menyikapi pembajakan terhadap kapal milik PT Samudera Indonesia yang sudah berjalan hampir satu bulan.

"Bahkan, pemerintah cenderung pasif," ujar Mayjen (Purn) TB Hasanuddin kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu petang (13/4).

Menurut TB, pada kasus-kasus pembajakan demikian, sedianya ada empat alternatif yang dapat dilakukan dalam upaya pembebasan sandera. Pertama, melalukan negosiasi langsung oleh perusahaan dengan perompak terkait nilai uang tebusan. Kedua, kerjasama dengan pemerintah setempat. Ketiga, melalui tokoh sebagai mediator. Dan keempat, melalui upaya paksa dengan pengerahan pasukan komando.


"Alternatif kedua sepertinya akan sulit, karena kita ketahui bahwa pemerintah di Somalia sangat tidak efektif dan kita akan kesulitan memanfaatkan saluran diplomatik dengan negara Somalia," ujarnya.

Untuk alternatif ketiga lebih sulit, karena Indonesia tak punya akses kepada tokoh yang dimaksud. Jadi alternatif yang ada adalah mengikuti tuntutan perompak dengan membayar uang tebusan yang diminta, atau melakukan upaya pembebasan melalui operasi militer.

"Dua alternatif ini mestinya harus diambil pemerintah dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan yang paling penting adalah selamatkan nyawa sandera sekarang juga," tegasnya.[ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya