Berita

sudi silalahi/ist

MISTERI 61 SURAT

Sudi Silalahi Terseret

RABU, 13 APRIL 2011 | 11:26 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Sebelum Presiden SBY membantah 61 surat izin pemeriksaan kepala daerah yang tertahan di mejanya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sudah terlebih dahulu menepis kabar yang datang dari Kejaksaan Agung itu.

Menurut Sudi, tidak ada sehelai pun surat izin pemeriksaan yang tiba di tangan Presiden karena masih diproses Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Memang kemarin SBY pun meminta Dipo Alam dan Jaksa Agung Basrif Arief untuk melacak 61 surat yang menurut Kapuspenkum Kejaksaan Agung sudah berada di meja SBY sejak tahun 2005.

Direktur Indonesia Development Monitoring, Munatsir Mustaman, menduga ada keterlibatan Sudi dalam kasus raibnya tumpukan dokumen tersebut.


"Apalagi sejak tahun 2004-2009 Sudi Silalahi-lah yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.," ucap Munatsir kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (13/4).

Dia menyarankan, seharusnya Sudi Silalahi tidak hanya menyalahkan pernyataan Kejaksaan Agung tetapi juga lakukan strategi jemput bola kepada Kejaksaan Agung.

"Sangat berbahaya bagi kredibilitas Sudi Silalahi. Apalagi namanya juga disebut Wikileaks sebagai salah satu orang dekat SBY yang menyebabkan SBY melakukan abuse of power untuk melindungi para koruptor," ingat Munatsir.

Dia juga menyarankan SBY turun tangan sendiri memerintahkan Satgas Anti Mafia Hukum untuk  melakukan investigasi ke KPK , Kejaksaan Agung dan kepolisian dalam hal hambatan mengenai pemberantasan korupsi kepala daerah, yang konon disebabkan tidak turunnya izin pemeriksaan dari presiden.

"Jika  SBY tidak cepat menindak lanjuti maka hal ini akan semakin memperkuat tuduhan terhadap diri SBY dan orang dekatnya melakukan jual beli kasus korupsi  yang dilakukan oleh mafia kasus atau pun mafia hukum," ujarnya.

Selain itu SBY juga harus segera melakukan pembersihan di kantornya dari aktivitas mafia kasus dan mafia hukum yang berseliweran di kantornya. Jika nanti terbukti bahwa surat permintaan ijin yang dikirimkan oleh Kejaksaan Agung maupun KPK sudah pernah dikirimkan tetapi tidak sampai di meja Presiden, maka Seskab Dipo Alam dan Mensesneg sekaligus mantan Seskab, Sudi Silalahi patut dicopot .[ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Menhut Kebagian 688 Ribu Hektare Kawasan Hutan untuk Dipulihkan

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:14

Jet Militer Libya Jatuh di Turki, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Tewas

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:05

Profil Mayjen Primadi Saiful Sulun, Panglima Divif 2 Kostrad

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:46

Nutrisi Cegah Anemia Remaja, Gizigrow Komitmen Perkuat Edukasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:41

Banser dan Regu Pramuka Ikut Amankan Malam Natal di Katedral

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:33

Prabowo: Uang Sitaan Rp6,6 Triliun Bisa Dipakai Bangun 100 Ribu Huntap Korban Bencana

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:11

Satgas PKH Tagih Denda Rp2,34 Triliun dari 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:43

Daftar 13 Stafsus KSAD Usai Mutasi TNI Terbaru

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:36

Prabowo Apresiasi Kinerja Satgas PKH dan Kejaksaan Amankan Aset Negara

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:35

Jelang Malam Natal, Ruas Jalan Depan Katedral Padat

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:34

Selengkapnya