Berita

sudi silalahi/ist

MISTERI 61 SURAT

Sudi Silalahi Terseret

RABU, 13 APRIL 2011 | 11:26 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Sebelum Presiden SBY membantah 61 surat izin pemeriksaan kepala daerah yang tertahan di mejanya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sudah terlebih dahulu menepis kabar yang datang dari Kejaksaan Agung itu.

Menurut Sudi, tidak ada sehelai pun surat izin pemeriksaan yang tiba di tangan Presiden karena masih diproses Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Memang kemarin SBY pun meminta Dipo Alam dan Jaksa Agung Basrif Arief untuk melacak 61 surat yang menurut Kapuspenkum Kejaksaan Agung sudah berada di meja SBY sejak tahun 2005.

Direktur Indonesia Development Monitoring, Munatsir Mustaman, menduga ada keterlibatan Sudi dalam kasus raibnya tumpukan dokumen tersebut.


"Apalagi sejak tahun 2004-2009 Sudi Silalahi-lah yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.," ucap Munatsir kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (13/4).

Dia menyarankan, seharusnya Sudi Silalahi tidak hanya menyalahkan pernyataan Kejaksaan Agung tetapi juga lakukan strategi jemput bola kepada Kejaksaan Agung.

"Sangat berbahaya bagi kredibilitas Sudi Silalahi. Apalagi namanya juga disebut Wikileaks sebagai salah satu orang dekat SBY yang menyebabkan SBY melakukan abuse of power untuk melindungi para koruptor," ingat Munatsir.

Dia juga menyarankan SBY turun tangan sendiri memerintahkan Satgas Anti Mafia Hukum untuk  melakukan investigasi ke KPK , Kejaksaan Agung dan kepolisian dalam hal hambatan mengenai pemberantasan korupsi kepala daerah, yang konon disebabkan tidak turunnya izin pemeriksaan dari presiden.

"Jika  SBY tidak cepat menindak lanjuti maka hal ini akan semakin memperkuat tuduhan terhadap diri SBY dan orang dekatnya melakukan jual beli kasus korupsi  yang dilakukan oleh mafia kasus atau pun mafia hukum," ujarnya.

Selain itu SBY juga harus segera melakukan pembersihan di kantornya dari aktivitas mafia kasus dan mafia hukum yang berseliweran di kantornya. Jika nanti terbukti bahwa surat permintaan ijin yang dikirimkan oleh Kejaksaan Agung maupun KPK sudah pernah dikirimkan tetapi tidak sampai di meja Presiden, maka Seskab Dipo Alam dan Mensesneg sekaligus mantan Seskab, Sudi Silalahi patut dicopot .[ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya