Berita

sudi silalahi/ist

MISTERI 61 SURAT

Sudi Silalahi Terseret

RABU, 13 APRIL 2011 | 11:26 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Sebelum Presiden SBY membantah 61 surat izin pemeriksaan kepala daerah yang tertahan di mejanya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sudah terlebih dahulu menepis kabar yang datang dari Kejaksaan Agung itu.

Menurut Sudi, tidak ada sehelai pun surat izin pemeriksaan yang tiba di tangan Presiden karena masih diproses Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Memang kemarin SBY pun meminta Dipo Alam dan Jaksa Agung Basrif Arief untuk melacak 61 surat yang menurut Kapuspenkum Kejaksaan Agung sudah berada di meja SBY sejak tahun 2005.

Direktur Indonesia Development Monitoring, Munatsir Mustaman, menduga ada keterlibatan Sudi dalam kasus raibnya tumpukan dokumen tersebut.


"Apalagi sejak tahun 2004-2009 Sudi Silalahi-lah yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.," ucap Munatsir kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (13/4).

Dia menyarankan, seharusnya Sudi Silalahi tidak hanya menyalahkan pernyataan Kejaksaan Agung tetapi juga lakukan strategi jemput bola kepada Kejaksaan Agung.

"Sangat berbahaya bagi kredibilitas Sudi Silalahi. Apalagi namanya juga disebut Wikileaks sebagai salah satu orang dekat SBY yang menyebabkan SBY melakukan abuse of power untuk melindungi para koruptor," ingat Munatsir.

Dia juga menyarankan SBY turun tangan sendiri memerintahkan Satgas Anti Mafia Hukum untuk  melakukan investigasi ke KPK , Kejaksaan Agung dan kepolisian dalam hal hambatan mengenai pemberantasan korupsi kepala daerah, yang konon disebabkan tidak turunnya izin pemeriksaan dari presiden.

"Jika  SBY tidak cepat menindak lanjuti maka hal ini akan semakin memperkuat tuduhan terhadap diri SBY dan orang dekatnya melakukan jual beli kasus korupsi  yang dilakukan oleh mafia kasus atau pun mafia hukum," ujarnya.

Selain itu SBY juga harus segera melakukan pembersihan di kantornya dari aktivitas mafia kasus dan mafia hukum yang berseliweran di kantornya. Jika nanti terbukti bahwa surat permintaan ijin yang dikirimkan oleh Kejaksaan Agung maupun KPK sudah pernah dikirimkan tetapi tidak sampai di meja Presiden, maka Seskab Dipo Alam dan Mensesneg sekaligus mantan Seskab, Sudi Silalahi patut dicopot .[ald]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Bursa Asia Ambruk, Saham Teknologi Berguguran

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:30

Nasdaq Tertekan, Investor Wall Street Waspadai Inflasi AS

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:17

Bidik Pasar Modal, Dua BUMD DKI Konsultasikan Rencana IPO ke OJK

Selasa, 13 Oktober 2026 | 08:06

Delta Tunda Penerbangan ke Arab Saudi Usai Serangan Riyadh hingga 2027

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:46

Logam Mulia Tertekan Dolar Jelang Rilis Inflasi Amerika Serikat

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:29

Pasar Eropa Hijau Didorong Saham Perbankan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:13

Drone Seeder Solusi Reklamasi Lahan Pascatambang, SOP Masih Digodok

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06:56

Republik Konoha dan Krisis Ketiga

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06:23

Olahan Sagu Inovasi TEP IPB University Ramaikan Festival Kali Maro IV Merauke

Selasa, 13 Oktober 2026 | 05:57

Ijazah bagi Kekuasaan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 05:27

Selengkapnya