Berita

bung hatta

Bantahan SBY Soal Arah Ekonomi Dibantah Lagi oleh Konstitusi

SABTU, 02 APRIL 2011 | 11:07 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, jika dilihat sekilas masterplan pembangunan ekonomi pemerintahannya hanya berkaitan dengan investasi bisnis dan pembangunan ekonomi skala menengah dan skala besar. Tapi dia membantah kritik pedas yang menyebut pembangunan ekonomi di bawah pemerintahannya salah arah.

SBY menegaskan, tanpa investasi besar, ekonomi Indonesia takkan terangkat. Panjang lebar juga SBY menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hal yang amat penting dan tak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi riil masyarakat.

"Sekilas masterplan kita hanya berkaitan dengan investasi bisnis dan pembangunan ekonomi skala menengah dan skala besar. Benar, karena tanpa itu ekonomi kita takkan terangkat dengan investasi besar-besaran di seluruh Indonesia," ucapnya kemarin saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (1/4).


Pengamat ekonomi Revrisond Baswir mengatakan, jika ingin mengetahui apakah arah ekonomi sudah benar atau belum, tentu harus ada pedomannya.

"Pedomannya tak ada pilihan lain selain konstitusi dan menurut konstitusi pedoman yang paling prinsip adalah pasal 33 UUD 45 dimana ayat 1 jelas dikatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama dalam asas kekeluargaan," ujar Revrisond kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Sabtu, 2/4).

Dia mengingatkan bahwa mantan Wakil Presiden, Bung Hatta,  berkali-kali menjelaskan bahwa usaha bersama berdasar asas kekeluargaan adalah koperasi.

"Harusnya kalau arah yang benar, koperasi jadi soko guru ekonomi nasional. Tidak seperti sekarang koperasi direduksi hanya jadi UKM seolah koperasi hanya boleh kecil tak boleh besar. Yang besar adalah PT dan modal asing," papar pria bersapakan Sonni ini.

Dari situ saja, tambah ekonom dari Jogja ini, sudah kelihatan bahwa arah ekonomi pemerintah SBY-Boediono sudah salah.[ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya