Berita

bung hatta

Bantahan SBY Soal Arah Ekonomi Dibantah Lagi oleh Konstitusi

SABTU, 02 APRIL 2011 | 11:07 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, jika dilihat sekilas masterplan pembangunan ekonomi pemerintahannya hanya berkaitan dengan investasi bisnis dan pembangunan ekonomi skala menengah dan skala besar. Tapi dia membantah kritik pedas yang menyebut pembangunan ekonomi di bawah pemerintahannya salah arah.

SBY menegaskan, tanpa investasi besar, ekonomi Indonesia takkan terangkat. Panjang lebar juga SBY menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hal yang amat penting dan tak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi riil masyarakat.

"Sekilas masterplan kita hanya berkaitan dengan investasi bisnis dan pembangunan ekonomi skala menengah dan skala besar. Benar, karena tanpa itu ekonomi kita takkan terangkat dengan investasi besar-besaran di seluruh Indonesia," ucapnya kemarin saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (1/4).


Pengamat ekonomi Revrisond Baswir mengatakan, jika ingin mengetahui apakah arah ekonomi sudah benar atau belum, tentu harus ada pedomannya.

"Pedomannya tak ada pilihan lain selain konstitusi dan menurut konstitusi pedoman yang paling prinsip adalah pasal 33 UUD 45 dimana ayat 1 jelas dikatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama dalam asas kekeluargaan," ujar Revrisond kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Sabtu, 2/4).

Dia mengingatkan bahwa mantan Wakil Presiden, Bung Hatta,  berkali-kali menjelaskan bahwa usaha bersama berdasar asas kekeluargaan adalah koperasi.

"Harusnya kalau arah yang benar, koperasi jadi soko guru ekonomi nasional. Tidak seperti sekarang koperasi direduksi hanya jadi UKM seolah koperasi hanya boleh kecil tak boleh besar. Yang besar adalah PT dan modal asing," papar pria bersapakan Sonni ini.

Dari situ saja, tambah ekonom dari Jogja ini, sudah kelihatan bahwa arah ekonomi pemerintah SBY-Boediono sudah salah.[ald]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya