Berita

mari e pangestu/ist

Bu Menteri Pangestu, Kita Babak Belur Diserbu Barang Impor

KAMIS, 31 MARET 2011 | 12:42 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Banjir produk impor di dalam negeri adalah konsekuensi dari pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan China (ASEAN China Free Trade Agreement/ACFTA) sejak Januari 2010.

Sayangnya, pemerintah tidak mampu berbuat banyak untuk mengontrol dan mengendalikan pasar. Misalnya, masih banyak makanan impor yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia, banyak yang tanpa label halal maupun Standar Nasional Indonesia. Hal itu, menurut Anggota Komisi VI DPR, Iskandar Syaichu, karena lemahnya instrumen dalam negeri.

"Belum lagi soal menyaingi produk impor. Bahkan saya khawatir  pelaku industri kita akan berubah profesi sebagai pedagang produk impor daripada mendirikan pabrik sendiri," ujar Iskandar Syaichu kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Kamis, 31/3).


Tak heran jika protes keras dilancarkan para pelaku bisnis dalam negeri kepada pemerintah karena pemerintah belum konkrit membantu mereka dalam suasana serbuan impor.

"Sama saja APBN kita dibelanjakan barang luar negeri, barang China, buktinya ya impor ini. Kami mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terkait satu tahun pelaksanaan ACFTA," tegasnya.

Ia mengaku selama ini seperti diberi angin segar terus oleh Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, yang terus sesumbar bahwa ekspor non-migas RI ke China pada 2010 meningkat.

"Tapi apa yang kita rasakan? Kita merasa babak belur diserbu impor," ketus Wakil Bendahara Fraksi PPP ini.   

Syaichu juga akan meminta Kementrian Perindustrian memonitor sejauh mana dampak ACFTA terhadap kinerja industri dalam negeri terutama yang mencakup 228 pos tarif dengan fokus pada lima kelompok industri, logam, Tekstil dan Produk Tekstil, elektronik, permesinan dan furnitur.

Sebelumnya, ha­sil survei yang dilakukan Ke­menperin menyimpulkan, ACFTA telah berdampak pada penurunan produksi sektor in­dustri dalam negeri.[ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya