Berita

Ulil Abshar Abdalla/ist

Ulil Abshar Abdalla: Kritik Internasional, Cambuk buat SBY agar Lebih Tegas

KAMIS, 31 MARET 2011 | 09:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Ketidakseriusan pemerintahan SBY-Boediono memberantas kelompok fundamentalis dan ekstremis di Indonesia kembali jadi bahan kritik masyarakat internasional.

Seorang peneliti dari Washington bernama Kelley Currie, menulis artikel berjudul “Indonesia's Seven-Year Itch” yang dimuat Wall Street Journal edisi Asia yang terbit kemarin (Rabu, 30/3). Dia mengatakan, dalam tujuh tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2004 Indonesia mengalami penyakit gatal. Menurut dia, bukannya menikmati kemenangan di periode kedua, SBY malah disibukkan oleh sejumlah skandal politik dan intrik politik di parlemen.

Secara khusus pula ia menyorot deretan kasus kekerasan yang dialami pengikut Ahmadiyah sebagai salah satu bukti kehadiran kelompok fundamentalis dan ekstremis. Sementara lambatnya pemerintah menangani kasus itu memperlihatkan ketidakmampuan SBY bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok ini.


Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, menyambut baik kritik-kritik dari luar negeri soal isu kelompok fundamentalisme dan ekstremisme ini. Ia teringat, tidak sekali teguran dunia internasional dalam persoalan pelik ini. Dua pekan lalu, Surat 27 Anggota Kongres Amerika Serikat yang memprotes kelemahan SBY-Boediono menjaga kebebasan berkeyakinan juga jadi isu hangat di dalam negeri.

"Kritik-kritik itu sangat positif. Ini diperlukan untuk pemerintah juga bahwa memang harus ada upaya lebih banyak lagi untuk tindak tegas kelompok radikal yang mengganggu keamanan dan lebih penting lagi tindakan melawan konstitusi karena mengganggu kebebasan berkeyakinan warga negara Indonesia yang sah," ujarnya saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (31/3)

Ulil berharap, kritik-kritik semacam itu menjadi lecutan pemerintah untuk bertindak lebih tegas lagi pada kelompok yang anti toleransi.
 
Namun, Ulil menambahkan, ada kinerja positif pemerintah yang perlu mendapat apresiasi luar negeri, yaitu dalam pemberantasan terorisme.[ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya