Ada Invisible Hand di Balik Keranjingan Impor?

RMOL. Komisi VI DPR memang memberikan wewenang penuh pada Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor pangan kalau stok pangan di dalam negeri tidak cukup. Tapi bukan berarti Bulog boleh menggunakan wewenangnya berlebihan, sehingga merugikan kepentingan ketahanan pangan dan petani dalam negeri.

"Kami dari kacamata penganggaran selalu memberi wewenang, kalau kita kekurangan pangan kita akan beri otoritas penuh Bulog untuk impor seperti beras dan daging. Tapi kalau menyangkut izin, kalau tak ada rekomendasi Kementerian Pertanian, tidak akan disetujui itu," ujar Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Azhari, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 30/3).

Tekad pemerintah untuk swasembada pangan, menurut Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini, disikapi Komisi VI dengan mendorong BUMN-BUMN melakukan pembukaan lahan pertanian dan perkebunan untuk swasembada. Komisi VI sejatinya menurut Azhari, selalu menolak impor.
 

 
Mengenai pemberian izin pada importir-importir nakal yang kerap mengimpor bahan-bahan pangan seenaknya, Azhari mengaku sudah melakukan teguran pada Menteri Perdagangan dalam kesempatan rapat kerja.

"Kami dalam hal ini sudah peringati Menteri Perdagangan, dan Ibu Menteri sendiri mengaku tidak tahu pemberian izin impor pada importir nakal. Ada invisible hand, mungkin saja," katanya.[ald]