Berita

YUDHOYONO ABUSED POWER

Jangan Sampai Pemerintah Bilang Bohong, Rakyat Malah Bilang Benar

RABU, 23 MARET 2011 | 12:56 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL.Pemerintah dan Partai Demokrat habis-habisan membantah "serangan" koran The Age dan Sydney Moring Herald yang menyadur rilisan situs Wikileaks. Bahkan penuh percaya diri, pihak Istana merasa tak penting untuk menempuh jalur hukum kepada dua media massa asing itu.

Informasi yang dibocorkan WikiLeaks lewat dua media Australia tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara lain turut menikmati aliran dana bailout Bank Century untuk kepentingan pemilihan presiden tahun 2009. Kemudian, intervensi hukum terhadap kasus korupsi Taufiq Kiemas. Penyalahgunaan wewenang oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. Lainnya, menggunakan Badan Intelijen Negara untuk memata-matai lawan politik.

Alasan pemerintah tak menggunakan jalur hukum untuk membantah kabar miring itu adalah integritas dan  kredibilitas Presiden SBY yang tidak perlu diragukan. Karena itu, informasi yang diberitakan dua koran Australia itu dengan sendirinya terbantahkan oleh fakta.


Politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 23/3), menyayangkan sikap pemerintah tersebut. Menurutnya, efek bola salju sedang terjadi dan mengarah pada ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah.

"Ini akan terjadi efek bola salju ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Seharusnya, pemerintah membantah dengan bukti-bukti hukum dan ambil perlawanan di jalur hukum," ujarnya.

TB mengatakan, pembiaran oleh pemerintah terhadap isu-isu yang hangat di masyarakat akan merugikan pemerintah sendiri. Selain ketidakpercayaan dan instabilitas, bisa jadi yang disebut pemerintah sebagai kebohongan malah menjadi kebenaran di mata masyarakat.

"Jangan sampai terjadi, apa yang dikatakan pemerintah adalah kebohongan, bagi rakyat adalah kebenaran," tegasnya.[ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya