Berita

YUDHOYONO ABUSED POWER

Jangan Sampai Pemerintah Bilang Bohong, Rakyat Malah Bilang Benar

RABU, 23 MARET 2011 | 12:56 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL.Pemerintah dan Partai Demokrat habis-habisan membantah "serangan" koran The Age dan Sydney Moring Herald yang menyadur rilisan situs Wikileaks. Bahkan penuh percaya diri, pihak Istana merasa tak penting untuk menempuh jalur hukum kepada dua media massa asing itu.

Informasi yang dibocorkan WikiLeaks lewat dua media Australia tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara lain turut menikmati aliran dana bailout Bank Century untuk kepentingan pemilihan presiden tahun 2009. Kemudian, intervensi hukum terhadap kasus korupsi Taufiq Kiemas. Penyalahgunaan wewenang oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. Lainnya, menggunakan Badan Intelijen Negara untuk memata-matai lawan politik.

Alasan pemerintah tak menggunakan jalur hukum untuk membantah kabar miring itu adalah integritas dan  kredibilitas Presiden SBY yang tidak perlu diragukan. Karena itu, informasi yang diberitakan dua koran Australia itu dengan sendirinya terbantahkan oleh fakta.


Politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 23/3), menyayangkan sikap pemerintah tersebut. Menurutnya, efek bola salju sedang terjadi dan mengarah pada ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah.

"Ini akan terjadi efek bola salju ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Seharusnya, pemerintah membantah dengan bukti-bukti hukum dan ambil perlawanan di jalur hukum," ujarnya.

TB mengatakan, pembiaran oleh pemerintah terhadap isu-isu yang hangat di masyarakat akan merugikan pemerintah sendiri. Selain ketidakpercayaan dan instabilitas, bisa jadi yang disebut pemerintah sebagai kebohongan malah menjadi kebenaran di mata masyarakat.

"Jangan sampai terjadi, apa yang dikatakan pemerintah adalah kebohongan, bagi rakyat adalah kebenaran," tegasnya.[ald]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya