Berita

presiden sby

PENGALIHAN ISU

SBY-Boediono Tertimbun Tumpukan Masalah

RABU, 23 MARET 2011 | 10:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Masyarakat jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa pemerintah tengah membuat skenario besar pengalihan isu politik untuk menyelamatkan citranya yang sempat terpuruk.

Harus disadari, pemulihan kredibiltas pemerintah dan peningkatan rasa percaya masyarakat pada pemerintahan SBY-Boediono tidak akan berhasil hanya dengan pola-pola pengalihan isu. Demikian disampaikan pengamat politik senior, Muhammad AS Hikam, saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 23/3).

"Kita harus sangat hati-hati dalam menyikapi perkembangan yang terjadi. Jangan terjebak bahwa semua yang terjadi sekarang seolah menutupi persoalan sebelumnnya. Misalnya, di jejaring sosial yang saya ikuti, banyak orang mengatakan kasus teror bom ini hanya pengalihan isu. Barangkali tidak sepeti itu," jelas AS Hikam.


Ia tegaskan, rangkaian teror bom akhir-akhir ini, yang gunakan modus baru, bukan hal untuk diperdebatkan karena sangat serius. Teror itu sendiri tidak hanya bertujuan membunuh dan menghancurkan, tetapi juga menciptakan ketakutan massa.

"Lebih baik kita lihat kasus per kasus dan lebih mendalam," saran mantan Menteri era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Hikam menegaskan, pemulihan kredibilitas tergantung pada kemampuan pemerintah menyelesaikan apa yang sudah menjadi program dan yang pernah dijanjikannya saat berkampanye di masa Pemilu.

"Misalnya, dia (SBY) janji selesaikan masalah organisasi massa yang anarkis. Kemudian, pemberantasan mafia hukum yang berkaitan dengan pajak, sampai mana diselesaikannya? Media massa dan rakyat jangan dikira tidak mengikuti," ujarnya.

Mungkin saja kebanyakan publik bisa digiring oleh silih bergantinya isu. Tapi Hikam yakin, elemen-elemen masyarakat yang kritis akan terus mengingatkan pemerintah soal agenda kerja dan janji kampanye. Kasus bailout Bank Century, isu Mafia Pajak dan Mafia Hukum, Kasus Gayus Tambunan, konflik Ahmadiyah sampai ke rilis terkahir Wikileaks tentang korupsi pihak Istana dan orang-orang dekatnya, tidak akan mudah dilupakan begitu saja.

"Semakin banyak masalah yang tak diselesaikan akan terjadi penumpukan masalah. Saya suka katakan, cara penyelesaian kasus-kasus besar itu bukan cuma dengan pembentukan Tim ad hoc, Satgas, rapat-rapat ini itu, tapi solusinya tidak ada," ujar Hikam.

Dia ingatkan lagi, "Kalau ada sebuah upaya penglihan isu dari pemerintah, saya tegaskan itu takkan berhasil. Tapi kalau memang tidak terjadi pengalihan isu, maka yang terjadi adalah penumpukan masalah".[ald]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Golkar: Putusan MK soal Gibran jadi Pukulan Telak

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 12:00

UPDATE

Wajib Halal Oktober 2026, Kesiapan UMKM dan Literasi Konsumen Jadi Tantangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:19

BBCA Pimpin Transaksi Saham, Nilainya Tembus Rp353 Miliar saat IHSG Menguat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:06

Tiru LPDP, Pemprov DKI Siapkan Beasiswa Luar Negeri

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:01

SBY Bercanda soal Batuk Prabowo dan Nasib Rupiah

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:54

CUAN Ramai Diperdagangkan, Nilai Transaksi Tembus Rp196 Miliar

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:47

Ketika Pelaku Tidak Ditemukan, Bagaimana Nasib Barang Bukti yang Disita?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:42

IPC TPK Buka Direct Call Penghubung RI-Tiongkok-Thailand

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:41

Saat Karhutla Membara, Mereka Malah Korupsi

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:25

56 Tahun INACA dan Misi Historis Penerbangan Indonesia

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

BNPB: Penanggulangan Bencana Tak Terpengaruh OTT KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

Selengkapnya