Berita

presiden sby

SBY Terjepit, Mampukah Tegas?

SABTU, 19 MARET 2011 | 13:15 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Peraturan Daerah yang melarang Ahmadiyah ternyata menuai reaksi keras dari 27 Anggota Kongres Amerika Serikat. Protes Kongres AS tersebut berkaitan dengan menguatnya tekanan kelompok Islam garis keras.

"Pihak asing, AS dan kawan-kawannya, mulai khawatir Islam garis keras semakin menguat di Indonesia. Mereka nilai SBY membiarkan sejumlah Gubernur dan Bupati keluarkan Perda larangan Ahmadiyah," ujar tokoh senior Partai Golkar, Zainal Bintang, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 19/3).

Tidak hanya itu. Diduga keras, munculnya "serangan" dua media Australia The Age dan Sydney Morning Herald yang mengutip laman WikiLeaks adalah bagian dari "operasi intelijen" pihak Barat karena Indonesia dianggap tidak mampu menegakkan HAM.
 

 
"Soalnya sumber WikiLeaks dan dua media Australia itu adalah kawat-kawat diplomatik Kedubes AS di Jakarta yang dikirim ke Washington", kata Bintang yang juga wartawan senior.

Dia tegaskan juga, tekanan anggota Kongres AS tidak bisa dianggap remeh oleh SBY. Tindakan mereka didukung LSM-LSM internasional maupun di Indonesia selaku pegiat penegakan HAM dan pengawal demokrasi. Jaringan mereka sangat kuat dan luas, mampu menekan negara-negara Barat alias negara pendonor agar  menghentikan pinjaman dan bantuan kepada Indonesia, karena Indonesia dimasukkan dalam kategori sebagai negara pelanggar HAM.

"SBY terjepit antara tekanan Islam fundamentalis (lokal) dan ancaman negara penegak HAM (internasional)", tukasnya.

Menurut Bintang, bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah yang cukup dilematis. Jalan keluarnya tidak ada lain adalah ketegasan SBY sebagai presiden. Tapi, selama ini SBY lebih suka mengulur-ulur waktu sekalipun menghadapi soal yang  pelik. Kesulitan lain, SBY sedang tidak harmonis dengan beberapa tokoh Parpol papan atas.

"Jika SBY tidak bersikap tegas dalam waktu singkat ini , perkiraan Indonesia menjadi negara gagal bisa jadi kenyataan" kata Bintang.[ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya