Berita

presiden sby

SBY Terjepit, Mampukah Tegas?

SABTU, 19 MARET 2011 | 13:15 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Peraturan Daerah yang melarang Ahmadiyah ternyata menuai reaksi keras dari 27 Anggota Kongres Amerika Serikat. Protes Kongres AS tersebut berkaitan dengan menguatnya tekanan kelompok Islam garis keras.

"Pihak asing, AS dan kawan-kawannya, mulai khawatir Islam garis keras semakin menguat di Indonesia. Mereka nilai SBY membiarkan sejumlah Gubernur dan Bupati keluarkan Perda larangan Ahmadiyah," ujar tokoh senior Partai Golkar, Zainal Bintang, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 19/3).

Tidak hanya itu. Diduga keras, munculnya "serangan" dua media Australia The Age dan Sydney Morning Herald yang mengutip laman WikiLeaks adalah bagian dari "operasi intelijen" pihak Barat karena Indonesia dianggap tidak mampu menegakkan HAM.
 

 
"Soalnya sumber WikiLeaks dan dua media Australia itu adalah kawat-kawat diplomatik Kedubes AS di Jakarta yang dikirim ke Washington", kata Bintang yang juga wartawan senior.

Dia tegaskan juga, tekanan anggota Kongres AS tidak bisa dianggap remeh oleh SBY. Tindakan mereka didukung LSM-LSM internasional maupun di Indonesia selaku pegiat penegakan HAM dan pengawal demokrasi. Jaringan mereka sangat kuat dan luas, mampu menekan negara-negara Barat alias negara pendonor agar  menghentikan pinjaman dan bantuan kepada Indonesia, karena Indonesia dimasukkan dalam kategori sebagai negara pelanggar HAM.

"SBY terjepit antara tekanan Islam fundamentalis (lokal) dan ancaman negara penegak HAM (internasional)", tukasnya.

Menurut Bintang, bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah yang cukup dilematis. Jalan keluarnya tidak ada lain adalah ketegasan SBY sebagai presiden. Tapi, selama ini SBY lebih suka mengulur-ulur waktu sekalipun menghadapi soal yang  pelik. Kesulitan lain, SBY sedang tidak harmonis dengan beberapa tokoh Parpol papan atas.

"Jika SBY tidak bersikap tegas dalam waktu singkat ini , perkiraan Indonesia menjadi negara gagal bisa jadi kenyataan" kata Bintang.[ald]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Golkar: Putusan MK soal Gibran jadi Pukulan Telak

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 12:00

UPDATE

Wajib Halal Oktober 2026, Kesiapan UMKM dan Literasi Konsumen Jadi Tantangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:19

BBCA Pimpin Transaksi Saham, Nilainya Tembus Rp353 Miliar saat IHSG Menguat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:06

Tiru LPDP, Pemprov DKI Siapkan Beasiswa Luar Negeri

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:01

SBY Bercanda soal Batuk Prabowo dan Nasib Rupiah

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:54

CUAN Ramai Diperdagangkan, Nilai Transaksi Tembus Rp196 Miliar

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:47

Ketika Pelaku Tidak Ditemukan, Bagaimana Nasib Barang Bukti yang Disita?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:42

IPC TPK Buka Direct Call Penghubung RI-Tiongkok-Thailand

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:41

Saat Karhutla Membara, Mereka Malah Korupsi

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:25

56 Tahun INACA dan Misi Historis Penerbangan Indonesia

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

BNPB: Penanggulangan Bencana Tak Terpengaruh OTT KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

Selengkapnya