RMOL. Partai Keadilan Sejahtera berharap partai-partai koalisi pemerintah, termasuk Partai Demokrat, menjinakkkan "suara-suara liar" yang selama ini mengganggu sistem dan lingkungan koalisi. Jika tidak, akan terus bermunculan pendapat-pendapat elit partai yang menimbulkan keresahan rekan-rekan koalisi lainnya.
"Belajar dari kasus (perpecahan koalisi), harus ada proses konsolidasi partai politik termasuk Demokrat agar tidak ada suara-suara liar yang mengganggu sistem dan lingkungan koalisi. Itu yang harus dikonsentrasikan," ujar Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq, dalam diskusi "Politik Undur-undur" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (12/3).
Mahfudz melanjutkan, untuk mengidentifikasi masalah di dalam koalisi dan mengggelar konsolidasi, Parpol koalisi memiliki rujukan yang jelas yaitu dokumen koalisi yang ditandatangani menjelang pemerintahan SBY-Boediono. Dia, yang termasuk Tim 9 penyusun kontrak politik itu, membagi dokumen jadi tiga bagian. Pertama, piagam koalisi; Kedua, agenda dan mekanisme kerja koalisi; dan ketiga adalah code of conduct yang terdiri dari 11 poin (disusun setelah SBY-Boediono menang Pilpres 2009).
Dalam dokumen kedua dijelaskan secara jelas bahwa Presiden sebagai ketua koalisi memiliki forum pertemuan dengan para pimpinan Parpol dan secara periodik membahas hal-hal prinsipil dan strategis.
"Yang seringkali diutarakan pimpinan partai adalah kapan presiden duduk bareng pimpinan partai? Kami juga paham presiden punya banyak kesibukan. Tapi seringkali rapat berulang-ulang tapi rujukannya dasarnya tidak jelas," keluh Mahfudz.
Ketua Komisi I DPR ini menyontohkan, pada saat rapat Setgab Koalisi membahas angket pajak DPR, tiba-tiba ada sekelompok elit partai yang mengklaim memegang arahan presiden untuk diterapkan semua fraksi pendukung pemerintah di DPR.
[ald]
