Menpora-KONI Harus Bekukan PSSI

RMOL. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Ko­mite Olahraga Indonesia (KO­NI/KOI) harus bertindak te­gas dalam mengatasi ma­sa­lah kekisruhan Persatuan Se­pak­­bola Seluruh Indonesia (PS­SI). Saat ini pengurus PSSI bisa dikatakan tidak legitimate lagi.

Untuk itu mereka harus mem­bekukan PSSI dan segera membentuk Dewan Se­pakbola In­donesia (DSI) gu­na mem­bentuk Panitia Kong­res Luar Biasa (KLB).

“Duta Besar Indonesia di Swiss, Djoko Susilo menge­mu­kakan tahun 2007 kongres PSSI dianggap ti­dak sah, karena FI­FA meng­ang­gap melanggar Statuta FIFA, berkaitan status hukum Nur­din Halid yang terkena ka­sus kriminal. Seyog­yanya pe­me­rintah membe­r­la­kukan Un­dang Undang Ke­olah­ragaan Pasal 13, Pasal 121 dan 122 un­tuk membekukan PSSI,” te­gas  Jusuf Rizal, Presiden LI­RA-Indonesia Sports Watch (ISW) kepada wartawan di Jakarta.

 Jusuf Rizal yang juga bekas  Di­rektur Pem­binaan Usia Mu­da PSSI mengatakan, melihat se­jumlah masalah yang di­ha­dapi PSSI saat ini, pemerintah tid­­ak perlu ragu lagi untuk meng­ambil tin­dakan tegas, sebab Undang Un­dang No. 3 Tahun 2005 me­mungkinkan pe­merintah meng­­ambil tin­da­kan, tanpa harus takut dengan sanksi yang akan diberikan oleh FIFA. Sanksi FIFA hanya bisa ber­la­ku, jika PSSI telah man­diri dan dikelola secara pro­fesional. Se­mentara PSSI fak­tanya, masih disusui oleh APBN dan APBD.

 Langkah itu diperlukan agar pembenahan PSSI kedepan tidak ada dualisme, seperti saat ini,  Pengurus PSSI mem­ben­tuk Panitia Kongres, sementara Komite Penyelamat Per­sepak­bolaan Nasional (KP­PN) juga akan menggelar Kong­­res Luar Biasa (KLB) pa­da tanggal 26 Maret 2011 di Su­­rabaya. Ben­turan antara KPPN dan PSSI akan me­nam­bah runyam per­se­bakbolaan, se­bab masing-masing pihak meng­klaim sama-sama me­mi­liki otoritas.

 Jika melihat suara dibawah, ma­yoritas sudah tidak meng­har­gai keberadaan pengurus PSSI saat ini. Lebih-lebih ada­nya penolakan FIFA bahwa para calon kandidat yang maju telah digugurkan, seperti Nur­din Halid dan Nirwan Bakrie. Dengan kondisi ini Menpora dan KONI tidak boleh ber­pang­ku tangan. Harus bertin­dak agar nantinya dalam pelak­sa­na­an Kongres hanya ada satu kongres yang diakui dan sah untuk dilaporkan ke FIFA.

”Akan lebih bijak jika Menpora dan KO­NI mem­be­ku­kan PSSI dan ke­mudian mem­bentuk Dewan Se­pakbola In­do­nesia (DSI) yang diisi oleh stake hol­der an­t­ara lain terdiri dari un­sur Pe­merintah, KONI, Ma­sya­rakat Se­pakbola, Civil Society (LSM)/Media dan unsur yang me­­wa­kili klub/KPPN. DSI ini­lah ke­mudian diberikan tugas mem­bentuk Panitia Kongres se­suai dengan aturan Statuta FIFA, serta mem­buka peluang seluas-luasnya ba­gi masyarakat yang mau maju menjadi Calon Ke­tua Umum PSSI,” tegas Ju­suf.   [RM]