Berita

ilustrasi

PASOKAN BBM

Inilah Bukti Lain Pepesan Kosong Pemerintah

KAMIS, 10 MARET 2011 | 15:47 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Kelangkaan BBM yang kerap terjadi dalam masa pemerintahan SBY membuktikan bahwa tidak ada visi dan misi yang jelas tentang ketahanan energi. Padahal syarat utama pertumbuhan ekonomi satu negara adalah ketersediaan energi yang mencukupi

"Selain untuk kebutuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi, ketersediaan energi penting untuk menjamin konsumsi rumah tangga masyarakat tetap terjaga. Apalagi, sektor konsumsi memberikan kontribusi hampir sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto," terang Ketua Presidium Nasional Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (10/3).

Arief menyebut infrakstruktur untuk mendistribusi energi juga merupakan unsur sangat penting yang selalu diabaikan oleh pemerintah SBY dan Pertamina sebagai pemasok tunggal BBM dan energi lainnya.


Masih menurutnya, kelangkaan BBM juga disebabkan ketidaktegasan pemerintah SBY dalam mengambil keputusan antara melakukan pembatasan BBM subsidi atau menaikan harga BBM, untuk merespon kenaikan harga minyak dunia. Akibatnya, spekulan dan oknum di Pertamina banyak bermain untuk mencari keuntungan dengan menimbun BBM.

"Jika masih terjadi kelangkaan, dapat dipastikan komitmen investasi baru sekitar 280 miliar dolar AS dari gabungan investasi BUMN, swasta nasional dan asing yang katanya sudah dikantongi pemerintah, akan menjadi pepesan kosong lagi dan SBY akan menyalahkan pemerintah daerah lagi," tukasnya.

Pada Februari, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui bahwa pemerintah sudah mengantongi komitmen investasi baru sekitar 280 miliar dolar AS dari BUMN, swasta nasional dan asing untuk mendukung program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) 2011-2025. Menurut dia, komitmen investasi sebesar itu untuk kegiatan selama empat tahun ke depan.[ald]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Golkar: Putusan MK soal Gibran jadi Pukulan Telak

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 12:00

UPDATE

Gus Lilur Laporkan Dugaan Jual Beli Suara Muktamar NU ke KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 00:20

Ledakan Besar Guncang Pasar Cimanggis-Ciputat, 2 Orang Dikabarkan Tewas

Kamis, 15 Oktober 2026 | 00:00

Danantara Minta Maaf dan Ambil Alih PLN Batam Usai Listrik Padam

Rabu, 14 Oktober 2026 | 23:36

Pemerintah Diminta Gencar Sosialisasikan Beasiswa Pendidikan untuk Anak Papua

Rabu, 14 Oktober 2026 | 23:08

Ijazah Keluarga Jokowi itu Terus Melahirkan Masalah Bangsa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 22:54

GoTo Gelar RUPSLB, Restui Pembatalan Saham Tresuri dan Perombakan Direksi

Rabu, 14 Oktober 2026 | 22:26

Terdakwa Pemerasan Bangun Paulus Dijemput Paksa di Tempat Hiburan, Alasan Mangkir Sakit

Rabu, 14 Oktober 2026 | 22:17

Kaya Omega-3, Bumi Wijaya Pilih Ikan Sidat untuk Gizidat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 22:07

Indonesia-Malaysia Perkuat Kerja Sama Imigrasi, Pencegahan TPPO jadi Perhatian

Rabu, 14 Oktober 2026 | 22:05

Pertamina Patra Niaga Maksimalkan Langkah Pemulihan Layanan BBM di Bali

Rabu, 14 Oktober 2026 | 21:52

Selengkapnya