Ketum Gerindra: SBY Tidak Pernah Janjikan Apa-apa, Begitupun Kami

RMOL. Tadinya, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Selasa, 1/3) tentang evaluasi koalisi dipastikan melahirkan wajah baru Sekretariat Gabungan Koalisi. Setelah sepekan dinanti, pidato panjang lebar SBY malah anti klimaks. Golkar sudah bisa dipastikan tetap nongkrong di dalam koalisi. Sementara PKS masih digantung, walau sinyal kuat menyatakan partai dakwah itu akan tetap aman di kabinet.

Di luar koalisi, Partai Gerindra yang dijagokan bakal mengisi salah satu kursi kosong koalisi yang ditinggalkan Golkar ataupun PKS, lama kelamaan jadi faktor yang tidak diperhitungkan lagi. Padahal, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sudah secara terbuka menyodorkan syarat pada SBY untuk bisa bersama di Setgab dan kabinet. Dari mulai perubahan angka parliamentary threshold, sampai kursi empuk kabinet jadi prasyarat. Bahkan, sebelumnya penolakan Gerindra terhadap angket pajak di DPR jadi bukti bahwa partai kepala Garuda siap menyeberang jadi pembela pemerintah.

Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi, yang dijagokan mengisi kursi Menteri Pertanian, membantah jika partainya disebut gundah gulana menanti kepastian dari Yudhoyono. Ia menegaskan, lebih penting bagi Gerindra untuk menggalang kekuatan menghadapi Pemilu 2014.

"Saya tidak tahu (kepastian dari SBY). Saya saja sedang keliling dari Sumatera, Padang, Jambi dan ini baru mau kembali ke Jakarta," tegas Suhardi saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (9/3).

Gerindra saat ini memilih gencar berkampanye untuk Pilkada tahun 2011, penguatan basis untuk verifikasi Parpol dan penguatan kualitas kader di daerah. "Saya lebih fokus memperbaiki struktur di bawah, agar waktu verifikasi kami lebih kuat, perbanyak lapisan bawah agar kader lebih militan dan semua terjaga baik. Tiga tahun ke depan itu singkat," imbuhnya.

Gurubesar Universitas Gajah Mada ini mengingatkan, opsi menolak angket pajak di DPR tidak terkait dengan isu koalisi. Gerindra tidak pernah ditawari atau menawarkan diri masuk kabinet. Menurutnya, penolakan Gerindra adalah karena persoalan pajak jauh kalah penting daripada isu ketahanan pangan yang jadi perhatian Prabowo Cs.

"Penolakan angket itu hanya perhitungan kami. Bangsa  ini lebih parah di bidang pangan dan lebih memerlukan perhatian luar biasa. Pajak itu penting, tapi mulut 250 juta yang harus makan, siapa yang urus. Sementara anggaran lebih banyak untuk impor pangan, tapi tidak ada yang ditanam di bumi," paparnya.

"Kami tidak merasa dijanjikan oleh SBY, dan begitupun kami tidak pernah menjanjikan apa-apa," pungkas Suhardi.[ald]