RMOL. Para aktivis HAM diwakili oleh Ketua Badan Pengurus Kontras Usman Hamid keberatan dengan rencana Gerindra masuk koalisi pemerintah. Mereka khawatir penegakan hukum bagi pelanggar HAM bakal terganjal. Ini terkait rekam jejak pemimpin Gerindra, Prabowo Subianto, terganjal kasus pelanggaran HAM di tahun 1997-1998.
Anggota Fraksi Gerindra di DPR, Desmon Mahesa, ketika diminta tanggapannya mengenai penolakan itu malah mempertanyakan balik Usman Hamid dan Kontras.
"Tanya saja Hamid, prestasi apa yang dilakukan Kontras untuk mencari orang hilang? Apa yang dilakukan Kontras? Mereka cari popularitas saja," ujar Desmon kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Sabtu, 5/3).
Bukan hanya mencari popularitas, Kontras, menurutnya, juga telah memelintir isu HAM menjadi kepentingan politik.
"Usman Hamid tidak memberi kontribusi apa-apa. Mereka cuma kanalisasi isu untuk mengganjal seseorang, yang ingin berlaku lebih baik bagi negaranya," ucapnya.
Jika Usman Hamid dan Kontras serius ingin menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan penculikan aktivis di tahun 1997-1998, maka Kontras seharusnya menujukkan teguran dan kritiknya pada SBY sebagai penguasa saat ini. Desmond mengingatkan, sudah ada rekomendasi DPR, yang mendesak pemerintah menuntaskan kasus-kasus HAM di masa lalu terutama menjelang reformasi 98.
Lagipula, kasus penculikan dan pelanggaran HAM bukanlah urusan personal, tetapi institusi TNI yang dulu bernama ABRI, yang seharusnya memberikan klarifikasi. Dan jika dalam langkah hukum untuk mencari penanggungjawab kasus-kasus HAM itu, Prabowo Subianto terlibat, maka Gerindra tidak akan mempermasalahkannya.
"Kontras jangan pakai jurus mabuk. Hari ini, maaf saja, di mata saya sebagai eks korban penculikan, Kontras cuma mempolitisasi, agar seolah eksis dalam pengusutan kasus HAM dengan mengganjal orang-orang yang ingin berlaku lebih baik," tegasnya.
[ald]
