RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai ada sejumlah kesepakatan koalisi yang tidak ditaati atau dilanggar oleh satu atau dua partai politik. SBY menjanjikan pemberian sanksi dan penataan kembali koalisi dalam waktu dekat.
Tak lama setelah pernyataan Presiden petang kemarin itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, mengelak. Kita ketahui Golkar dan PKS dianggap rekan-rekan koalisinya sebagai biang kerok ketidakstabilan pemerintahan SBY-Boediono. Kasus terakhir adalah dukungan kader-kader kedua partai di DPR terhadap angket pajak.
Menurut Ical, arah tembakan SBY belum tentu ke Golkar. Bahkan, ia menegaskan bahwa Golkar tak pernah sekalipun melanggar kesepakatan koalisi dengan pemerintah yang berisi 11 butir.
"Apa yang dilakukan Golkar sesuai poin perjanjian koalisi. Saya kira itu (pernyataan SBY) untuk partai lain," ungkap Ical kepada beberapa wartawan usai melayat istri mantan Menko Keuangan Rizal Ramli, di rumah duka, Jalan Madrasah, Cipete, Jakarta Selatan, Selasa malam (1/3).
Pernyataan Bos Bakrie Grup itu seperti mendapat sambutan dari Sekretaris Sekretariat Gabungan Koalisi, Syarifudin Hasan di Gedung DPR tadi pagi (Rabu, 2/3).
"PKS yang tidak mau mengerti dan selalu berbeda pendapat. Ketua Umumnya jarang datang pada rapat Setgab, kalau Golkar sering datang," ujarnya.
Tambahan lagi, sudah diketahui khalayak melek politik di Indonesia, hubungan antara SBY dengan Ical amat dekat. Terutama sejak Ical menjadi Menko Kesejahteraan Rakyat di periode pertama pemerintahan SBY bersama Wapres Jusuf Kalla. Keahlian Golkar juga masih diperlukan di dalam pemerintahan SBY.
"Kami tetap pada prinsip menjaga pemerintahan ini hingga 2014," tambah Ical meyakinkan.
Kini, tampaklah PKS sendiri tersudut di kapal koalisi. Anggota Dewan Pakar DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana kepada
Rakyat Merdeka Online mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum punya sikap tegas bahwa Demokrat takkan basa-basi dalam berkoalisi. Demokrat mengajukan usul evaluasi koalisi berdasarkan apa yang dirasakan fraksinya di DPR.
"Kami lihat dari tiap komisi, pemerintah ini dianggap musuh. Parahnya yang menganggap musuh itu teman koalisi. Kalau sekali-sekali itu tak apa karena itu
marketing politic dan disorot media. Tapi ini kan terlalu sering," ujarnya.
PKS tetap tak peduli. Sekjen partai Islam terbesar itu, Anis Matta, menyebut pernyataan SBY Selasa petang adalah pernyataan bersifat umum yang inti sebenarnya evaluasi menyeluruh terhadap koalisi. Maka dari itu, menurut Anis, ada dua hal penting yang harus dievaluasi. Yang pertama, substansi; dan kedua, komunikasi di dalam Setgab.
"Buat PKS tidak ada yang dikhawatirkan mau dikeluarkan silakan, mau dipertahankan silakan saja. Dulu yang mengajak berkoalisi juga beliau, Pak SBY. Koalisi pertama kali, beliau ajak kami pada bulan Juli 2008 ketika elektabilitas beliau 19 persen dan Megawati sudah 30 persen," ungkap Anis Matta, di ruang kerjanya lantai 4, Gedung Nusantara III DPR, beberapa saat lalu.
PKS penuh percaya diri. Empat menterinya di kabinet dipertaruhkan. Namun, bagi PKS itu bukanlah pertaruhan yang besar. Dari klaim Anis Matta, PKS menegaskan diri bukan partai yang tergila-gila pada kursi menteri.
Di sisi lain, para petinggi Demokrat yakin, SBY akan sangat rasional mempertimbangkan ulang keberadaan partai-partai bermasalah di koalisi.
"Pak SBY punya kewenangan dan biasanya dia melakukan itu berbasiskan kinerja," ujar Sutan Bhatoegana
Memang, tidak ada yang istimewa dari para menteri PKS. Tiga dari empat menteri asal PKS, Menristek Suharna Surapranata, Menteri Sosial Salim Seggaf dan Menteri Pertanian Suswono, tidak menunjukkan kinerja menonjol selama satu tahun pemerintahan. Dibandingkan menteri-menteri lain, ketiganya terkesan tidak menggilai publikasi meskipun kinerjanya biasa saja.
Beda dengan mantan Presiden PKS yang kini masih menjabat Menkominfo, Tifatul Sembiring. Pak Tif kerap menjadi
news maker akibat pernyataan, tingkah dan kebijakannya. Sekali waktu ia pernah menuai protes keras publik karena menyinggung kasus video porno dengan persitiwa penyaliban Isa Almasih. Di saat lain, tingkahnya manyalami dengan penuh "semangat" ibu negara AS, Michelle Obama, saat berkunjung ke Istana Negara, menimbulkan polemik di dalam dan luar negeri. Ia sempat memancing tepuk tangan publik saat bersikap gagah menghadapi produsen Blackberry, Research in Motion asal Kanada.
Tapi, kalangan pengamat politik yakin, perubahan bentuk kabinet takkan berlandaskan prestasi program, tapi sikap politik partai menteri tersebut di dalam barisan koalisi. Pernyataan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparinga yang mengutarakan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeveluasi Kabinet Indonesia Bersatu II salah satunya, karena PKS dan Golkar mendukung hak angket pajak semakin membuktikan
reshuffle kabinet berdasarkan politik bukan kinerja.
Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai, jika
reshuffle berdasarkan kinerja dan profesionalisme menteri, mestinya
reshuffle sudah dilakukan sejak lama. Karena UKP4 yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto sudah melakukan penilaian. Dan bukan hanya menteri dari PKS dan Golkar yang dinilai kerja di bawah standar.
Seperti kata Anis Matta, tidak ada yang dikhawatirkan PKS. Mau dikeluarkan silakan, mau dipertahankan juga boleh. PKS,
goodbye? [ald]
