Menpera: Wajar Bila SBY Kesal Sama Foke

RMOL.Maret ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan merelokasi ratusan warga di sepanjang rel kereta, Mangga Dua ke Rumah Susun (rusun) Marunda. Tapi, upaya Pemprov DKI Jakarta memaksimalkan program rusun selama ini dinilai buruk. Kekesalan SBY kepada Gubernur DKI Fauzi ‘Foke’’ Bowo pun dinilai wajar. Nah loh...!!

Mengenai banyaknya masa­lah yang timbul dalam program pengadaan rusun di ibukota,  diakui Menteri Perumahan Rak­yat (Menpera) Su­har­so Monoar­fa. Program 100 me­nara rusun yang dicanangkan peme­rintahan SBY, sesungguhnya bertujuan mempermudah masya­ra­kat me­nengah ke bawah menda­pat peru­mahan.

“Selain diha­rapkan bisa me­ngu­rangi ke­macetan ibukota, pem­bangunan rusun akan meng­urangi mobilitas penduduk hing­ga 1 juta motor,” kata Suharso di Jakarta, kemarin.

Suharso mengkritik kebija­kan Pemprov DKI Jakarta me­nge­nai masalah perizinan. Ia me­ncon­tohkan pencabutan izin pada ru­sun di Jakarta Timur, ka­rena be­lum terdapat fasilitas umum di dalamnya. Anehnya, se­jak awal, izin pembangunan su­dah dikelu­arkan. “Seharusnya kalau tidak setuju, dari awal su­dah dikemu­ka­kan. Jadi, kalau presiden kesal kepada Fauzi Bowo, itu betul,” cetus menteri dari PPP itu.

Menanggapi pernyataan Men­pera, Ke­pala Dinas Perumahan DKI Ja­karta Agus Subardono mengakui, sejumlah rusun yang dibangun tak bisa langsung di­tempati ka­rena belum ada jari­ngan listrik dan air. Di Rusun Cakung Barat misalnya, listrik baru bisa masuk 200 watt un­tuk setiap unit. PLN tidak sang­gup memberikan daya 900-1.200 watt per unit di rusun itu.

“Kendala terbesar lainnya me­nyangkut aliran air. Akhirnya, se­telah lahan dapat dibebaskan, ru­sun dibangun lebih dulu, semen­tara soal air dan listrik di­pasang belakangan,” ujar Agus.

Pemerintah Daerah juga akan ber­koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kemen­terian Perhubu­ngan seja­lan de­ngan program me­reka un­tuk me­nertibkan bangu­nan liar yang terdapat di bantaran rel ke­reta.

Rusun menjadi salah satu program ung­gulan Pemprov DKI Jakarta da­lam mengatasi ber­bagai permasa­lahan. Terma­suk kemacetan, ke­pendudukan dan tata per­kotaan Jakarta. Na­mun, pro­gram rusun me­miliki berbagai macam kendala yang harus di­selesaikan.

Buruknya upaya Pemprov DKI Jakarta memaksimalkan program rusun untuk warganya men­jadi hal yang perlu digarisba­w­ahi. Ke­butuhan akan tempat tinggal bagi warga Jakarta sudah mendesak. Namun, ri­buan unit rusun yang telah dibangun untuk mengatasi per­masalahan tersebut, justru terke­san diabaikan keberada­an­nya oleh pemerintah. Padahal, dana yang telah dihabiskan men­ca­pai ratusan miliar.

Tak sedikit rumah susun yang terbengkalai dan dibiarkan ko­song, sehingga rusak sebelum di­huni. Ini menunjukkan ku­rang seriusnya pemerintah men­ja­lankan program rusun.

Salah satu contoh rusun yang terbengkalai ini, misanya dapat terlihat pada rusun di ka­wasan Cengkareng, Jakarta Ba­rat. Rusun yang terdiri atas 200 unit yang direncanakan sebagai tempat tinggal petugas Dinas Ke­bersihan tersebut, dibiarkan ter­bengkalai tanpa penghuni sejak dibangun pada 2006. Akibatnya, banyak fa­silitas dan rusun dengan enam lantai ter­sebut hilang dija­rah.

Menanggapi kejadian itu, Ke­pala Sub Dinas (Kasubdis) Pe­ngadaan Rusun Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Mak­mun mengatakan, pihaknya telah mengadakan sosialisasi pada pe­gawai Dinas Kebersihan sesaat se­­telah rusun tersebut selesai di­ba­ngun. “Kami tidak me­ngeta­hui pasti. Yang jelas ka­mi tidak per­nah menahan agar ru­sun tersebut tetap kosong,” kilah­nya.

Terkait rusak dan hilangnya berbagai fasilitas di rusun terse­but, Makmun berjanji pihak­­nya akan memperbaikinya tahun ini menggunakan dana anggaran ta­hun 2011. “Biaya perbaikan fa­silitas itu telah dianggarkan da­lam APBD 2011,” sebut Mak­mun seraya menambahkan, akan mem­perketat pengamanan di ling­kungan rusun, selain mem­per­baiki fasilitas yang ada.

Menyangkut renca­na perbaik­an rusun yang akan dilakukan pemerintah, Wa­kil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Zainudin mengatakan, dewan akan me­nga­wasi kinerja pemerintah da­lam perbaikan fasi­litas rusun yang menggunakan anggaran APBD 2011. Pelak­sa­naan peme­liharaan harus berjalan sesuai kondisi rusun.

“Lokasi ru­sun yang telah di­tentukan harus mendapatkan pemeliharaan di­maksud. Jangan sampai tidak di­laksanakan,” sahut Zainudin.

Kurang maksimalnya kinerja Pemprov DKI, juga terlihat pada kondisi Rusun Cilangkap. Rusun yang terdiri atas tiga bangunan dengan empat lantai itu, dan se­tiap bangunanya terdiri dari 92 ru­angan bertipe 21 itu di­biarkan begitu saja tanpa ber­penghuni. Rusun ini rencananya diperun­tukkan bagi warga menengah ke bawah yang bekerja di sekitar wilayah Ci­manggis.

Lurah Cimanggis Tono Hen­dratno sangat menyayangkan ter­bengkalainya rusun ini. Pa­dahal, menurutnya, rusun ter­sebut telah dilengkapi fa­silitas pendukung yang cukup, se­perti fasilitas air bersih, listrik dan fasi­litas sosial seperti masjid.

Rusun memang dapat dijadi­kan andalan pemerintah da­lam mengatasi persoalan kepen­du­dukan dan kemacetan kota Ja­karta. Namun, pemerintah harus serius memperbaiki hal-hal yang menunjang berhasilnya program tersebut.

Masalah per­baikan fasilitas pendukung, se­perti sarana dan prasarana penun­jang rusun harus menjadi fokus utama peme­rintah, khusus­nya Pemprov DKI Jakarta, agar pro­gram ini ber­jalan sukses. [RM]