RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai ada sejumlah kesepakatan koalisi yang tidak ditaati atau dilanggar oleh satu atau dua partai politik. Kesepakatan itu terdiri dari 11 butir.
"Pada saatnya akan saya jelaskan pada publik apa sebenarnya substansi kesepakatan itu," kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/3).
SBY juga mengaku menerima pandangan usulan dari banyak pihak maupun rakyat luas yang merekomendasikan untuk meninjau kembali koalisi agar tidak membingungkan rakyat. Berkaitan itu, SBY secara maraton dan intensif dibantu Wapres, sekarang tengah bekerja dan berkomunikasi secara berturut-turut dengan seluruh partai koalisi.
"Tentu saya sebagai pimpinan koalisi pada hakikatnya harus dengar pandangan dan masukan dari semua partai koalisi. Inti evaluasi adalah koalisi efektif sungguh diperlukan agar pemerintah dapat berjalan secara efektif pula," terang Presiden.
Semua Parpol tanpa kecuali, tegas SBY, harus benar-benar menghormati apa yang disepakati dan ditandatangani pada 2009.
"Jika tidak, ke depan tentu sanksi harus diberikan. Dan dalam penataan kembali koalisi yang Insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat jika ada Parpol yang tidak mematuhi kesepakatan bersama, tentu partai seperti itu tak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Jelas, gamblang dan menurut saya logikanya juga begitu," pungkasnya.
[ald]
