RMOL. Menurut Partai Demokrat, angket DPR hanya mengganggu kinerja pemerintah. Hal itu terbukti ketika Pansus Bank Century. Pada saat Pansus Bank Century bekerja, selama enam bulan lebih pemerintah terganggu DPR, sehingga tidak bisa menjalankan program.
"Pansus tidak perlu ketika ranah hukum sudah berjalan karena akhirnya cuma bikin tumpang tindih. Angket ini kan senjata luar biasa ditujukan kepada kebijakan pemerintah yang meresahkan masyarakat," ujar Anggota Dewan Pakar Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Sabtu, 19/2).
Tidak masuk akal bila DPR membuat angket kasus pajak. Sutan mengatakan, angket digunakan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah. Lalu, pertanyaannya, apakah korupsi dan mafia pajak seperti yang melibatkan Gayus Tambunan adalah kebijakan pemerintah? "Kasus pajak itu kan case by case. Kenapa tidak reformasi saja pengadilan pajaknya, misalnya," tegasnya.
Sutan menduga kuat, pengguliran angket pajak hanya manuver
marketing politic untuk 2014 oleh partai-partai di DPR, termasuk rekan koalisi pemerintah.
"Ini tendensius
marketing politic untuk 2014. Kami khawatir, ini akan mengaburkan perusahaan pengemplang pajak yang disebutkan Gayus. Ini ganggu kinerja pemerintah. Gonjang ganjing politik bikin investor ragu masuk," paparnya.
[ald]
