RMOL. Kebohongan SBY-Boediono yang dipaparkan kelompok tokoh agama seharusnya dipahami sebagai teguran yang mengingatkan bahwa pemerintah berjalan di rel yang salah.
Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, Indonesia bisa disebut negara salah urus. Sedangkan, sebutan pembohong pada pemerintah karena janji-janji kampanye SBY-Boediono tidak terbukti. Konsekuensi salah urus negara pernah dialami Indonesia pada krisis politik tahun 1998, berujung pada kejatuhan pemerintah yang sah.
"Para pengganti pemerintah yang tumbang pada 98 mestinya belajar pada tahun 98. Jangan sampai ada kesengsaraan merata di negeri ini. Kalau kesengsaraan sudah dirasakan secara umum, akan ada gugatan pada pemerintah yang sah," tegas Siti Zuhro saat berdialog dengan Rakyat Merdeka Online.
Pemerintah tidak boleh lupa, infrastruktur politik bukan partai politik semata tapi juga kelompok intelektual, LSM dan aktivis mahasiswa. Saat ini, menurutnya, lapisan ini merasakan kekecewaan tak tertahankan karena kinerja pemerintah yang buruk.
"Dan saat ini tahap awal mengingatkan pemerintah, mereka seperti mengatakan
please on the rigt track, you manage our country on the wrong way. Itu yang ingin dikatakan semuanya, tapi bungkusnya lain-lain," terangnya.
Dia juga mengingatkan, bila toleransi masyarakat pada pemerintah menurun, solidaritas di antara komponen masyarakat meninggi, semakin mengkristallah kekuatan
social movement. "Masyarakat akan bahu membahu, solid, menggugat pemerintah, bahkan dengan cara fisik," tutupnya.
[ald]
