PKS: Wajar Kalau Rakyat Diajak Bergerak

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera lagi-lagi mengeluarkan pernyataan seputar politik penyanderaan. Bahkan menduga kuat, ada keterkaitan antara pengenyampingan kasus hukum dua pimpinan KPK yang didukung Presiden SBY dengan penanganan Centurygate.

"Deponering itu menyandera pimpinan KPK. Ada tawar menawar sehingga membuat KPK tak berdaya usut kasus Century. Padahal, rekomendasi dan catatan DPR soal kasus Century sudah terang benderang," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/2).

Transaksi seperti itu mengakibatkan KPK tersandera dan melemahkan rekomendasi DPR mengenai skandal dana talangan Bank Century. Hal itu pula yang membuat KPK begitu berat menangkap terduga penyuap dalam kasus traveller's cheque atau Mirandagate.

"Kekuasaan legislatif disandera, yudikatif disandera, dan eksekutif disandera hanya rakyat yang bisa membuka belenggu ini. Makanya kalau ada seruan rakyat bergerak, itu wajar. Mudah-mudahan tidak seperti di  Mesir, karena sudah 13 tahun kita reformasi," jelasnya.

Akhir tahun lalu keprihatinan tentang praktik politik sandera inidisampaikan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq. Pernyataan Lutfi menanggapi kecurigaan masyarakat, bahwa kasus-kasus hukum saat ini tengah diarahkan untuk menyudutkan tokoh parpol tertentu dan akan terus dimainkan untuk membungkam lawan politik.[ald]