Berita

Darmono

Wawancara

WAWANCARA

Darmono: Kami Mendorong Polisi & Jaksa Tuntasin Kasus 151 Perusahaan­

RABU, 26 JANUARI 2011 | 06:47 WIB

RMOL. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) Sabtu (22/1) lalu dipanggil Presiden SBY ke Cikeas. Ini terkait dengan tuduhan Gayus Tambunan bahwa kasusnya telah direkayasa Satgas.

Wakil Ketua Satgas PMH, Dar­mono, yang ikut dalam perte­muan itu mengatakan, pihaknya hanya dipanggil untuk mengkla­rifikasi atas ucapan Gayus itu. Kemudian Satgas menyampaikan apa adanya.

“Kami sudah menyampaikan klarifikasi di depan media bahwa apa yang disampaikan Gayus itu tidak benar. Lalu kita sampaikan fakta yang ada.  Itu semua sudah kami jelaskan kepada Bapak Pre­siden,” kata Darmono kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.


Berikut kutipan selengkapnya:

Apakah ada teguran dari Pre­siden?
Ya tegurannya diminta Pak Presiden agar menyampaikan kla­rifikasi ke masyarakat dan mem­buat laporan tertulis. Itu su­dah kami lakukan. Dalam laporan tertulis itulah kejadian se­su­ngguh­nya, itu yang benar. Bukan yang disampaikan Gayus.

Apa saja yang dilaporkan ke Presiden?
Pertama, terkait dengan du­gaan seakan-akan kepergian Gayus ke Singapura itu direka­yasa Satgas. Kedua, keterangan Gayus di de­pan sidang soal Rp 28 miliar ter­kait tiga perusahaan besar yang katanya direkayasa Satgas. Ketiga, terkait pembuatan paspor yang dilakukan WNA asing yang menurut Gayus meru­pakan anggota CIA dengan pengetahuan salah satu anggota Satgas. Semua­nya sudah kami jelaskan bahwa itu tidak benar, sudah kami klarifi­kasi, dan hal ini juga sudah kami jelaskan melalui konferensi pers.

Bagaimana tanggapan Presi­den?
Ya, Presiden percaya bah­wa apa yang disampaikan Satgas itu adalah benar. Sebab, kami me­nyam­paikan sesuai fakta. Jadi,  ya Presiden bisa mene­rima apa yang  dilaporkan Satgas.

Apa saja sih bukti yang di­sam­paikan?
Kami menyampaikan bukti-bukti dan kronologisnya, terma­suk rekaman-rekaman pembi­cara­an, rekaman-rekaman kegia­tan, rekaman persidangan yang disampaikan Gayus di depan si­dang dan sebagainya.

Ada pesan tertentu dari Pre­si­den?
Ada, beliau meminta Satgas untuk tetap melanjutkan tugas-tugas yang sudah diamanatkan Presiden, yakni memberikan dorongan kepada lembaga-lem­baga penegak hukum untuk me­lak­sanakan tugas dan kewe­na­ngan­nya itu sesuai dengan ke­ten­tuan yang ada dan berkeadilan bagi masyarakat.

Selain itu?
Satgas diminta bantuan sepe­nuh­nya terhadap Wapres Boe­diono terhadap Inpres untuk me­la­kukan pemantauan dan penilaian dalam penegakan hukum dan pemberantasan mafia hukum.

O ya, berapa orang yang ber­temu Presiden?
Lima orang anggota Satgas, kecauali Ketuanya Pak Kuntoro tidak hadir karena ada tugas di Amerika Serikat.

Apakah Denny mendapat te­guran?
Denny Indrayana kan mewakili kelembagaan. Jadi kita sebagai satu kesatuan dalam lembaga ini, sehingga merasa ikut ber­tang­gung jawab terhadap apa yang disampaikan Gayus.

Sebagai Satgas kami per­tang­gung­­jawabkan secara struk­tural, dan itu sudah kami jelaskan ke­pada Presiden bahwa apa yang di­sampaikan Gayus itu tidak benar.

Apa Presiden memberikan isyarat untuk perpanjang  masa tugas Satgas?
Ya, ini saja belum habis, mau diperpanjang gimana. Kami ini masih ada 11 bulan lagi kok, ma­sak mau diperpanjang. Kecuali menjelang sebulan, itu mungkin. Jadi belum sampai ke sana pem­bicaraannya.

Bagaimana dengan 151 pe­rusa­haan terkait mafia pajak, apa ini jadi perhatian  Presi­den?
Secara khusus tidak. Yang pen­ting intinya Satgas diharapkan ikut berperan mendorong pene­gak hukum untuk melakukan koreksi ka­lau ada kekeliruan-ke­keliruan dalam tindakan hukum. Kemu­dian melakukan peman­tauan se­jauh mana penegak hu­kum melak­sanakan fungsinya untuk menun­taskan 151 peru­sahaan itu.

Jadi, kami mendorong polisi dan jaksa untuk menuntaskan pemeriksaan terhadap kasus 151 perusahaan itu. Kami melakukan pemantauan, serta min­ta perkem­bangan­nya. Jadi Satgas akan ber­koor­di­nasi deng­an Ka­polri mau­pun dengan Jaksa Agung.

Kapan ber­temu Ka­­polri dan Jak­sa Agung?
Ya kita akan jad­wal­kan se­­cepat mungkin un­tuk me­nge­tahui per­kem­­bangan­nya dan se­ka­ligus su­paya lebih mendo­rong lah agar le­bih punya gre­getlah.

DPR  su­dah mem­bentuk Pan­ja Mafia Pajak, dan selan­jutnya mau mem­ben­tuk Pansus Mafia Pa­jak, bagai­mana menu­rut Anda?
Ya, kami senang saja atas upaya DPR untuk memberantas mafia pajak. Ini berarti tujuan kita sama.

Apa Satgas siap memberi ke­te­rangan ke Panja?
Kalau memang sudah dijad­wal­kan, sudah diputuskan, ya tentu kami harus siap untuk mem­berikan keterangan. Pokoknya selama itu langkah-langkah hu­kum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan mekanisme yang berlaku, ya kami dukung semuanya.

Politisi PPP Ahmad Yani me­nyatakan Satgas bertemu deng­an Gayus di luar Rutan Brimob, bagaimana komentar Anda?
Kemarin sudah ada keterangan pers dari Satgas. Intinya memang pernah ada pertemuan itu, tapi itu pun ada izin dari hakim ketua yang menyidangkan perkara itu.  [RM]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya