RMOL. Salah satu yang yang menjadi klaim keberhasilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bahwa indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan. Misalnya, pendapatan per kapita rakyat Indonesia yang pada tahun 2010 tembus mencapai US$ 3 ribu.
Namun, oleh banyak kalangan baik dari tokoh agama, aktivis, mahasiswa maupun elit politik, mengatakan bahwa klaim itu adalah tidak benar dan hanya bohong belaka. Akhirnya, pemerintah kebakaran jenggot.
Sama halnya apa yang dipaparkan SBY mengenai kemajuan pemerintahannya, dalam rapat gabungan pimpinan Polri dan TNI, di sela-sela SBY memberikan pidatonya mengenai adanya kenaikan renumerasi gaji prajurit TNI dan Polri untuk mencari dukungan dari parjurit TNI dan Polri, khususnya agar tidak mudah dimakzulkan sipil.
Demikian disampaikan Ketua Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 24/1).
"SBY juga curhat dihadapan para petinggi TNI dan Polri mengenai gajinya yang tidak kunjung naik selama dia menjabat menjadi Presiden, agar mendapat simpati dari mereka yang hadir," katanya.
Menurutnya, dari pernyataan SBY mengenai tidak naik gajinya selama menjabat Presiden juga bisa menjadi bukti, bahwa klaim SBY mengenai meningkatnya kesejahteraan rakyat adalah bohong besar. Bagaimana dikatakan kesejateraan rakyat meningkat, tapi ternyata gajinya Presiden saja tidak ada kenaikan selama 6 tahun.
"Berarti juga bahwa kenaikan renumerasi 10 persen bagi TNI dan Polri serta para PNS dalam RAPBN 2011 serta tetap akan memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan sebenarnya tidak memberikan kenaikan tingkat kesejahteraan, karena dibarengi kenaikan harga harga kebutuhan barang dan jasa yang setiap tahunnya mencapai rata rata 30 persen," tegasnya.
[ald]
